Daerah

Wabup Pimpin Rakortas di Lokasi Kebakaran, Baznas Siapkan Bantuan Rp 25 Juta per Unit

Published

10 bulan ago

15 Oktober 2024

Kitasulsel–SELAYAR Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Saiful Arif, memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di lokasi kebakaran di Tonggona, Desa Bukit Timur, Kecamatan Buki, pada Sabtu (12/10).

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan PMI, Baznas, Camat Buki, Dempak, Kepala Desa Bukit Timur, Nur Kamar, serta para korban.

Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Senin (14/10), Wabup Saiful Arif mengungkapkan bahwa kebakaran yang menimpa keluarga Samsuddin dan Sattuang terjadi akibat korsleting listrik pada Rabu (9/10) sekitar pukul 11:00 WITA. Saat kejadian, kampung dalam keadaan sepi karena adanya pesta keluarga di kampung tetangga. Beberapa pemuda berinisiatif mendekati rumah untuk menyelamatkan kedua korban yang sudah uzur.

Sebagai Ketua PMI Selayar, Wabup Saiful juga menyerahkan bantuan PMI dan memimpin rakor dengan Camat Buki, Kepala Desa Bukit Timur, serta perwakilan Baznas dan PMI. Baznas menyediakan bantuan sebesar Rp 25 juta per keluarga, terdiri dari Rp 20 juta untuk bahan bangunan dan Rp 5 juta untuk upah tukang. Wabup meminta Kepala Desa untuk mengalokasikan anggaran desa guna mengumpulkan bahan lokal dan tenaga kerja.

Lebih lanjut, Wabup Saiful Arif melaporkan bahwa Dinas Sosial telah mengirimkan bantuan logistik pada hari yang sama, berupa 40 kg beras, 2 paket Family Kit, 6 kasur, 2 tenda plastik, 20 paket makanan siap saji, 12 paket makanan anak, 6 paket sandang dewasa, dan 10 selimut, yang diantar oleh Kabid Linjamsos, Andi Rahmat Nasaruddin, bersama tujuh anggota Tagana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga melakukan kajian di lokasi dan memberikan bantuan logistik. BPBD melaporkan bahwa kebakaran melanda tiga unit rumah milik Samsuddin, Sattuang, dan Andi Rizal, yang menyebabkan dua unit rumah rata dengan tanah dan satu unit mengalami kerusakan pada atap.

Kerugian yang dialami Samsuddin mencapai Rp 17.000.000, termasuk emas 7 gram dan dua karung cengkeh. Sattuang dan Andi Rizal juga mengalami kerugian serupa, dengan kehilangan 2 laptop, 1 printer, dan emas 10 gram. Lahamuddin mengalami kerusakan di atap serambi rumahnya. (*)

Daerah

Penerimaan PBB Maros Masih 9,64 Persen Hingga Juni 2025

Published

8 jam ago

29 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAROS Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Maros hingga akhir juni 2025 masih jauh dari target.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, capaian PBB baru sebesar Rp3,9 miliar atau 9,64 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp40,5 miliar.

Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, menjelaskan rendahnya capaian ini dipengaruhi beberapa faktor teknis, antara lain keterbatasan blanko Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu, sistem pemecahan objek pajak juga memperlambat proses penarikan.

“Dulunya hanya satu SPPT untuk satu kawasan perumahan, sekarang bisa menjadi 30 SPPT. Hal ini jelas menambah beban distribusi,” ungkap Ferdiansyah, Selasa 29 Juli 2025.

Masalah lain yang turut memengaruhi adalah gangguan pada sistem pembayaran online PBB. Tahun ini, Bapenda telah menganggarkan pembelian server baru untuk memperbaiki layanan tersebut.

Pihaknya juga merencanakan kerja sama dengan bank milik pemerintah daerah guna menghadirkan mobil layanan pajak keliling agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros juga mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga baru mengumpulkan Rp1,3 miliar atau 14,51 persen dari target Rp9 miliar.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Kopumdag) mencatat realisasi sebesar Rp1 miliar atau 23,16 persen dari target Rp4,3 miliar.

Dinas Pekerjaan Umum mencatat penerimaan Rp6,6 miliar atau sekitar 24,09 persen dari target Rp8,6 miliar.

Ferdiansyah menjelaskan rendahnya capaian di masing-masing OPD dipengaruhi berbagai kendala.

Pendapatan Kopumdag terhambat daya beli masyarakat yang masih rendah. Sektor pariwisata terkendala minimnya fasilitas penunjang.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum menghadapi keterbatasan alat berat yang sudah tua dan tidak optimal untuk mendukung proyek infrastruktur.

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, turut menyoroti rendahnya capaian PBB dan menegur sejumlah camat yang belum menunjukkan kinerja maksimal. Dari 14 kecamatan, hanya empat yang berhasil mencapai target PBB, yaitu Kecamatan Camba, Bantimurung, Maros Baru, dan Marusu.

Muetazim menekankan persoalan keterlambatan penerbitan SPPT akibat blanko terbatas harus segera diatasi. Ia menyarankan proses pencetakan blanko dilakukan sejak bulan Desember dan langsung didistribusikan ke masyarakat.

“Ini harus segera dicari solusi. Jika SPPT tidak terbit tepat waktu, kita akan kembali gagal mencapai target,” tegasnya.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Maros menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp342 miliar. Namun hingga pertengahan tahun, baru terkumpul Rp135 miliar atau sekitar 39 persen dari target. (*)