Pemkot Makassar

Rakor, Pjs Wali Kota Ingatkan Tiga Program Prioritas

Published

8 bulan ago

14 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Rapat Koordinasi (Rakor) lingkup Pemkot Makassar di pimpin langsung oleh Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis yang digelar di ruang Sipakatau, Senin (14/10/2024).

Dalam rakor tersebut, Andi Arwin Azis kembali mengingatkan akan tiga program prioritas, dalam dua bulan ke depan.

“Inflasi, stunting, dan netralitas ASN harus menjadi prioritas bersama, sehingga diminta Asisten dan staf ahli mempedomani tugas dan tanggung jawabnya di setiap OPD yang menjadi wilayah koordinasi masing masing,” ujarnya.

“Kedepan terkait progres yang telah dilakukan masing masing OPD, laporannya dari asisten dan staf ahli, terkait kendala yang dihadapi dan juga program apa saja yang dapat segera dilaksanakan,” lanjutnya.

Andi Arwin juga menekankan agar percepatan dilakukan khususnya penyerapan anggaran APBD yang ditujukan untuk kebutuhan masyarakat.

Untuk penekanan inflasi, Andi Arwin meminta dilakukannya pasar pangan murah dikarenakan meskipun inflasi rendah, namun berdasarkan hasil peninjauan daya beli masyarakat pun menurun.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Arwin juga mengingatkan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik, dan akan hadirnya Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan asistensi dan pendampingan, bimbingan teknik, untuk menghindari kemungkinan adanya gagal bayar.

Selain itu, Andi Arwin juga mengingatkan akan petugas keamanan dan ketertiban (Pam) TPS, agar dipastikan tidak terafiliasi dengan salah satu pasangan calon Wali Kota Wakil Walikota maupun calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Terkait netralitas ASN, Andi Arwin menyampaikan masih banyaknya laporan yang masuk berupa foto, dan telah diteruskan ke Bawaslu.

“Banyak foto yang terlapor, dan telah dilakukan koordinasi serta diteruskan ke Bawaslu untuk ditelusuri kebenarannya. Hati hati ki’, karena saat ini bisa saja orang di sekeliling kita menjadi pengawas kita,” lanjutnya.

Untuk itu, Andi Arwin Azis kembali meminta kepada seluruh ASN menjaga netralitas dan profesional serta amanah dalam menjalankan tugas. (*)

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

7 jam ago

15 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)