Nasional
Silaturrahmi dan Dialog Kebangsaan Bersama Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung
Kitasulsel–Makassar Tim Sekopol dan Formasita gelar Silaturrahmi dan Dialog kebangsaan bersama Tamsil Linrung yang bertempat di gedung Prof. Mattulada Unhas, Sabtu (12/10/2024) . Pada kegiatan ini, panitia mengangkat tema “Partisipasi DPD-RI dalam Peningkatan Potensi Daerah”.
Pertemuan ini adalah kegiatan yang pertama kali dilakukan di daerah pemilihan Sulawesi selatan setelah beliau dilantik sebagai wakil ketua DPD RI. Beliau mengatakan bahwa sudah sering berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak Prabowo Subianto.
Tamsil Linrung menyatakan bahwa presiden terpilih berkomitmen bahwa kedepannya tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya, tidak ada lagi orang yg sakit karena tidak ada biaya, tidak ada lagi rakyat meninggal karena kelaparan.
Anggaran tidak perlu memakai utang tetapi mengelola kekayaan ,politik dan keuangan tidak boleh dipisahkan.
Menteri keuangan bukan yang hebat utang ,tetapi yang mampu mengelola anggaran.
‘Ke depannya pengelolaan sumberdaya yang ada diperbatasan dikelola secara bersama dan hasilnya akan dinikmati secara bersama pula, jadi tidak ada yang mengklaim, ” tukasnya
“Misalnya laut Cina sudah dibicarakan pemerintah Cina dan sudah disepakati, perbatasan Malaysia dan yang lainnya.
Beliau juga menyampaikan bahwa akan mengajak Bapak presiden terpilih Bapak Prabowo untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, ” tambahnya
Kegiatan silaturrahmi dan dialog kebangsaan ini dihadiri oleh elemen masyarakat, tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, dari relawan, pendukung dan simpatisan Tamsil Linrung pada pemilu baru-baru ini.
Juga turut hadir salah satu calon walikota Makassar usungan Partai Keadilan Sejahtera, Amril Arsyid yang juga didaulat membacakan do’a pada penutupan kegiatan tersebut. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login