Politics

Warga Pulau Keluhkan Listrik, Appi-Aliyah Janji Penerangan 24 Jam Akan Terwujud

Published

11 bulan ago

6 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Warga Pulau di Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, mengungkapkan keluhan mereka terkait terbatasnya akses listrik yang di terima setiap hari.

Hal ini disampaikan langsung warga Pulau Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo, kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) dan Aliyah Mustika Ilham.

Salah seorang warga Pulau Kodingareng, Daeng Jabbar (35), menyampaikan bahwa listrik hanya menyala selama enam jam sehari. Hal ini membuat berbagai aktivitas mereka terganggu.

Pria yang berprofesi sebagai nelayan ini, menyebut listrik hanya tersedia dari pukul 18.00 Wita hingga 22.00 Wita.

Kemudian menyala kembali pada pukul 04.00 hingga 06.00 Wita. Setelah itu, warga tak lagi menikmati aliran listrik.

“Listrik di sini hanya beberapa jam sehari. Setelah jam 10 malam, gelap total pak. Kami ingin merasakan listrik yang menyala 24 jam seperti di kota,” keluh Daeng Jabbar.

Selain itu, Dia juga menceritakan pengalaman pahit saat genset pulau mengalami kerusakan selama tiga bulan.

Selama waktu itu, warga harus menggunakan lampu minyak sebagai sumber penerangan yang sangat terbatas.

Hal ini berdampak tidak hanya pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengganggu anak-anak yang kesulitan belajar di malam hari karena minimnya penerangan.

“Pak Appi dan Ibu Aliyah, tolong bantu kami rasakan terangnya listrik tanpa henti. Kami Ingin Merasakan Terang Seperti di Kota,” tandasnya.

Appi sapaan akrab Munafri Arifuddin itu, berjanji memberika solusi konkret terkait masalah listrik yang dihadapi warga pulau.

Ia menegaskan, jika terpilih, dirinya bersama Aliyah Mustika Ilham akan memastikan bahwa warga pulau bisa menikmati aliran listrik yang stabil dan memadai.

“Masyarakat pulau akan mendapatkan layanan listrik selama 24 jam setiap hari. Listrik itu sangat penting, dan kami pastikan kebutuhan ini akan terpenuhi jika kami diberi amanah untuk memimpin Kota Makassar,” kata Appi.

Ketua DPD II Partai Golkar Makassar itu menegaskan, kehidupan masyarakat pesisir harus setara dengan kehidupan warga kota dalam hal akses terhadap infrastruktur dasar, seperti listrik, pendidikan, dan kesehatan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah yang tidak bisa diabaikan. Appi pastikan, tidak ada wilayah yang dianaktirikan.

“Semua wilayah, baik di daratan maupun kepulauan, harus mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang merata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Appi menyebut bahwa pemerataan pelayanan, khususnya di wilayah kepulauan, akan berdampak positif pada sektor pariwisata.

Kedepannya pengembangan infrastruktur dan pelayanan di pulau-pulau sekitar Makassar, akan jadi prioritasnya. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.