Pemkot Makassar
Hari Pertama Bertugas, Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis Pimpin Apel Perdana
Kitasulsel–Makassar Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, memulai hari pertamanya bertugas dengan memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar pada Rabu, (25/9/2024).
Dalam sambutannya, pertama Arwin memperkenalkan diri sebagai Pjs Wali Kota Makassar menggantikan Moh. Ramdhan Pomanto yang cuti 2 bulan karena mengikuti masa kampanye.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab selama masa jabatannya.
“Saya mengajak seluruh elemen Pemerintah Kota Makassar untuk bekerja sama dan membantu saya dalam mewujudkan Makassar yang lebih baik selama masa transisi ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Arwin menjelaskan lima tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pjs Wali Kota berdasarkan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tugas pertama, katanya paling penting yakni menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Ia berkomitmen akan menjaga ketentraman, ketertiban dan pelayanan masyarakat berjalan baik.
“Memastikan pelayanan masyarakat berjalan lancar adalah tugas utama dan terpenting. Apalagi Pemerintah kota adalah pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, untuk itu mari bekerja dengan tupoksi masing-masing untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Tugas kedua, Ia menyebutkan Pjs wali kota bertugas memastikan pelaksanaan program-program tetap berjalan sesuai rencana.
“Program yang sudah direncanakan harus terus dipantau dan dievaluasi agar tetap berjalan pada jalurnya serta untuk mewujudkan serapan anggaran yang tinggi,” tegasnya.
Ketiga, Arwin menyampaikan tugas terpenting dan menjadi fokusnya saat ini yakni menjaga netralitas ASN dan kondusivitas masyarakat menjelang Pilkada.
“Menjadi salah satu fokus saya juga memastikan netralitas ASN. Yang cuti dan kampanye adalah Pak Danny, jadi semuanya harus berada di posisi masing-masing dan menjalankan tugas sebaik-baiknya,” jelasnya.
Untuk itu, Arwin juga menggarisbawahi tugas keempat, yaitu memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang jujur, adil, dan transparan.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan dengan baik, tanpa ada intervensi atau hal-hal yang dapat mencederai demokrasi,” jelasnya.
Tugas kelima, yang tidak kalah penting, katanya adalah menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setiap langkah yang diambil harus selalu berlandaskan hukum dan transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Arwin mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja sama dan menjaga kekompakan untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar.
“Saya butuh dukungan dan sinergi dari seluruh elemen pemerintah kota agar kita bisa melaksanakan tugas ini dengan kompak dan baik. Saya ingin menjadi teman dan saudara kepada semuanya agar melaksanakan tugas dengan humanis,” jelasnya.
Setelah apel, Arwin saling bersalaman dengan para pejabat, ASN dan Laskar Pelangi sebagai bentuk silaturahmi pertama dan ajang saling kenal mengenal. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.
Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.
“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.
Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.
Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.
“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.
Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.
“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.
Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:
1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)
2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)
3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)
4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)
5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)
6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)
7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)
8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)
9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)
10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)
11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)
12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)
13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)
14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)
15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)
Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login