Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pejuang Pembentukan Sulbar dan Pemangku Kepentingan Silaturahmi Jelang Puncak HUT Sulbar ke 20

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) dengan eksponen pejuang pembentukan Provinsi Sulbar dan pemangku kepentingan, sehari sebelum puncak peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun, Sabtu, 21 September 2024.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memaparkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sulbar yang terjadi dari tahun ke tahun. Ia mengungkapkan, terjadi pertumbuhan ekonomi di provinsi ke 33 di Indonesia ini.

“Ekonomi kita memang bertumbuh sampai di 2024 ini. Namun, pertumbuhan (ekonomi) kita ini belum cukup signifikan. Ini perspektif ekonomi,” kata Muhammad Idris.

Ia juga mengungkapkan, pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar masih sangat lemah. PDRB sendiri adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

BACA JUGA  Gubernur SDK Kunjungi Makam Pejuang Sulbar dan Maraqdia Tokape Arajang Balanipa

“Sekarang pertumbuhan PDRB kita ini, masih sangat lemah, kecil,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung soal perspektif sosial politik yang terjadi sejak pembentukan Sulbar. Menurutnya, harus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik yang ada di Sulbar.

“Ternyata daerah-daerah baru, termasuk daerah otonomi baru kita di Sulbar ini, kita harus terus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik kita.

Ada 7 dosa sosial yang dapat mematikan yang disampaikan Mahatma Gandhi 80 tahun lalu, yakni politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, erniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, serta peribadatan tanpa pengorbanan,” pungkas Muhammad Idris.

Pada kesempatan yang sama, Pejuang Pembentukan Sulbar, Basri Hasanudin mengaku, membatalkan keberangkatannya ke Jakarta demi menghadiri undangan peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun yang akan dilangsungkan di gedung DPRD Sulbar, Minggu, 22 September 2024 besok.

BACA JUGA  PJ Bahtiar Harap Siswa Dibekali Manajemen Bisnis Agar Kelak Menjadi SDM Produktif

“Karena agenda di Mamuju ini adalah agenda memperingati HUT Sulbar yang ke 20, maka saya tunda keberangkatan ke Jakarta itu karena HUT Sulbar lebih penting. Sulbar ini tidak bisa saya lupakan,” kata Basri Hasanuddin.

Ia pun menjelaskan, Pemprov Sulbar harus kerja keras untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah yang lebih maju kedepannya.

“Peningkatan SDM juga dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Kita berharap, mereka yang terpilih pada Pilkada serentak bisa menahkodai Sulbar lima tahun kedepannya,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202

PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.

BACA JUGA  Sulbar Amankan Rp200 Miliar untuk Revitalisasi Tambak, Dukung Visi Ekonomi Maritim Prabowo-Gibran

Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.

“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.

Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel