DPR Makassar
Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025
Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.
Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.
“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.
Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.
Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.
Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.
“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.
Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.
Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.
Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.
Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD, Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut kepastian atas nasib kepegawaian mereka yang hingga kini masih menggantung, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.
Dipimpin Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar, Sukri Zulkarnain alias Uky, massa honorer menyuarakan keresahan mereka langsung di hadapan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan data honorer yang tidak lolos seleksi tahap awal dan meminta tindak lanjut konkrit.
“Kami tidak datang untuk menekan, tapi untuk mencari kejelasan. Sampai sekarang, jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) belum jelas. Sementara waktunya terus berjalan,” ujar Uky kepada wartawan usai audiensi.
Menurut Uky, sebelumnya Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, telah menyampaikan bahwa lebih dari 3.200 honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun di lapangan, banyak honorer justru mendapat informasi yang bertolak belakang.
Ada yang bilang data kami belum masuk pusat. Itu yang bikin kami resah. Informasi simpang siur ini memicu keresahan yang lebih besar, sampai akhirnya kami membentuk aliansi ini,” katanya.
Uky menegaskan, yang diminta para honorer bukanlah keistimewaan, melainkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka dengan tegas menolak opsi dijadikan pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa kejelasan perlindungan hak.
“Kalau hanya diganti istilah tanpa kepastian hak dan masa depan, apa bedanya? Kami ingin status yang sah, diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Uky juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Plt. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait nasib usulan dari Kota Makassar. Hal ini semakin memperkuat rasa cemas di kalangan tenaga honorer.
“Kalau benar daerah kami belum menyetor data ke pusat, kami minta itu diklarifikasi. Karena ini menyangkut nasib ribuan orang yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Uky menyampaikan harapan sederhana yang menjadi suara bersama para honorer.
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin diakui. Ini bukan soal jabatan, ini soal martabat. Kami sudah lama bekerja, tapi status kami masih tanda tanya,” tutupnya penuh harap
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login