Pemkot Makassar

DWP Kota Makassar Hadiri Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dari MPR RI

Published

11 bulan ago

16 September 2024

Kitasulsel–Makassar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar turut menghadiri sosialisasi terkait Empat Pilar Kebangsaan dan Bernegara yang berlangsung di Hotel Four Point, pada Senin (16/9/2024).

Acara ini diselenggarakan oleh DWP Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan MPR RI yang berperan sebagai pemateri. Acara dihadiri oleh para ketua dan pengurus DWP kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Sekretaris DWP Kota Makassar, Toti Asianti Hatta mengatakan pentingnya sosialisasi ini bagi seluruh anggota DWP untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Tambahnya, sosialisasi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen DWP Kota Makassar dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

“Dalam komunitas seperti DWP, pemahaman tentang Empat Pilar menjadi fondasi yang kuat dalam merancang program-program kerja yang tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Toti berharap melalui kegiatan ini, setiap anggota DWP dapat lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan berkomunitas.

Sementara itu, dalam pemaparan materi Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI, Alimin Abdullah, menekankan pentingnya berpegang teguh pada Empat Pilar Kebangsaan dan Bernegara dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam komunitas seperti DWP.

Menurutnya, prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dijadikan pedoman dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh DWP dalam menyusun program kerja yang memiliki nilai kebangsaan.

“Empat Pilar ini juga menjadi panduan yang harus kita pegang teguh baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun dalam menjalankan organisasi seperti DWP. Setiap keputusan dan program yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan tersebut agar dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Alimin juga menjelaskan pemahaman dan penerapan Empat Pilar kebangsaan akan membantu komunitas seperti DWP dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan, baik di internal organisasi maupun dalam interaksi dengan masyarakat.

“Dengan berpegang pada pilar-pilar ini, DWP dapat menjadi contoh dalam membangun gotong royong kebersamaan yang kuat dan kokoh di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya (*)

Pemkot Makassar

Minta PDAM Makassar Berbenah, Wali Kota Munafri: Profesional Jadi Harga Mati

Published

37 menit ago

11 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan tegas kepada Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar agar menghentikan praktik rekrutmen ilegal dan manajemen yang sarat nepotisme.

Pesan keras itu disampaikan Munafri dalam momentum upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-101 PDAM Kota Makassar, di Kantor PDAM, Senin (11/08/2025).

Appi, sapaan akrab Munafri, menegaskan bahwa PDAM sebagai perusahaan yang sudah berusia lebih dari satu abad harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa diskriminasi, serta berkontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Makassar.

“Usia 101 tahun bukanlah usia muda. PDAM harusnya setiap tahun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan memberi sumbangsih besar bagi pemerintah kota,” ujarnya.

Munafri berharap momentum HUT ke-101 PDAM menjadi titik balik menuju era profesionalisme dan pelayanan prima bagi seluruh warga Makassar.

“Kita punya visi dan pola pikir yang sama. PDAM ada untuk mengalirkan air bersih ke seluruh pelosok Makassar, tanpa pandang musim atau kondisi. Jika ini kita pegang bersama, Insya Allah bisa terwujud,” jelasnya.

Munafri tidak ingin PDAM terus dibayangi masalah internal seperti pegawai siluman, kebocoran air ilegal, hingga praktik penempatan jabatan berdasarkan kedekatan personal.

“Kita tidak boleh lagi berhadapan dengan pegawai siluman, fraud, atau kebocoran air ilegal,” ungkapnya.

“Tidak boleh lagi ada jabatan karena sepupu direksi, karena orangnya wali kota, atau karena kedekatan lainnya. Profesionalisme harus jadi yang utama,” sambungnya.

Munafri meminta Plt Direksi PDAM untuk memaksimalkan sistem distribusi air, meminimalkan kehilangan air non revenue water (NRW), serta menempatkan pegawai sesuai kapabilitas.

Ia juga mendorong adanya sistem pengkaderan dan asesmen terbuka untuk menentukan orang-orang terbaik mengisi posisi strategis. Jangan sampai pegawai 20-30 tahun di posisi yang sama tanpa rotasi dan tanpa asesmen.

“Ini yang kita tidak mau terjadi. Beri kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk bersaing secara sehat. Kita butuh kajian ilmiah dan akademik dalam menentukan posisi, bukan like and dislike,” imbuhnya.

Menurut Munafri, perbaikan tata kelola akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan. Output yang baik akan dirasakan seluruh pegawai dan masyarakat.

Selain pembenahan manajemen, Munafri mengingatkan direksi untuk memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja di lapangan. Ia menilai target pelayanan tidak akan tercapai jika pegawai tidak dibekali peralatan yang memadai.

“Jangan memaksakan target tanpa memberi alat kerja yang cukup bagi teman-teman di lapangan. Lengkapi mereka agar pelayanan bisa tepat waktu dan maksimal,” pesan Appi.

Menutup sambutannya, Munafri mengumumkan bahwa seleksi definitif untuk jabatan direktur dan dewan pengawas PDAM akan dibuka secara transparan dan inklusif. Ia mengajak semua pihak yang kompeten untuk mendaftar.

“Proses ini tidak eksklusif. Siapapun yang punya kemampuan dan mau meningkatkan kinerja PDAM, silakan ikut seleksi,” tutupnya.

Hadir pada kesempatan ini, Sekda Kota Makassar, Andi Zulkufly Nanda, Kabag Protokol Andi Ardi Rahadian, Plt Direktur Utama, Hamzah Ahmad, bersama Plt Direktur Keuangan Nanang Supriyatno.(*)