PPP Putuskan Irwan Hasan Ketua Fraksi di DPRD Makassar

Published

9 bulan ago

10 September 2024

Kitasulsel–Makassar – Irwan Hasan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Kota Makassar periode 2024 – 2029.

Ketua DPC PPP Makassar Akbar Yusuf mengatakan, penunjukkan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama saat rapat internal partai.

“Kita sudah rapat kemarin, yang kita usulkan itu Irwan Hasan dan sudah diputuskan dirapat DPC,” ujarnya kepada awak media, Selasa (10/9/2024).

Penunjukkan Irwan Hasan pun telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan tinggi partai.

“Sudah semua, jadi bukan keinginan saya sebagai ketua DPC tapi keinginan musyawarah mufakat para pengurus harian,” ucapnya.

Penunjukkan tersebut akan memberikan kewenangan kepada Irwan Hasan untuk mengatur kader PPP di DPRD Kota Makassar.

“Kami berikan kewenangan kepada ketua fraksi yang terpilih untuk mengatur teman-teman fraksi terpilih, ini di mana-mana saja yang mereka ditugaskan terkait dengan komisi,” tuturnya.

Diketahui, Irwan Hasan adalah caleg pendatang baru di PPP, dia berhasil menumbangkan petahana berlambang Ka’bah itu yakni Muliati.

Berdasarkan rekap KPU Kota Makassar pada Kamis 7 Maret 2024, tim Irwan Hasan, caleg nomor urut 1 itu berhasil mengumpulkan dukungan sebanyak 4602 suara, sementara Muliati hanya 3523 suara. (*)

Honorer R2 dan R3 Kota Makassar Geruduk DPRD, Tuntut Kepastian Status dan Pengakuan

Published

1 bulan ago

15 Mei 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD, Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut kepastian atas nasib kepegawaian mereka yang hingga kini masih menggantung, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.

Dipimpin Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar, Sukri Zulkarnain alias Uky, massa honorer menyuarakan keresahan mereka langsung di hadapan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan data honorer yang tidak lolos seleksi tahap awal dan meminta tindak lanjut konkrit.

“Kami tidak datang untuk menekan, tapi untuk mencari kejelasan. Sampai sekarang, jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) belum jelas. Sementara waktunya terus berjalan,” ujar Uky kepada wartawan usai audiensi.

Menurut Uky, sebelumnya Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, telah menyampaikan bahwa lebih dari 3.200 honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun di lapangan, banyak honorer justru mendapat informasi yang bertolak belakang.

Ada yang bilang data kami belum masuk pusat. Itu yang bikin kami resah. Informasi simpang siur ini memicu keresahan yang lebih besar, sampai akhirnya kami membentuk aliansi ini,” katanya.

Uky menegaskan, yang diminta para honorer bukanlah keistimewaan, melainkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka dengan tegas menolak opsi dijadikan pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa kejelasan perlindungan hak.

“Kalau hanya diganti istilah tanpa kepastian hak dan masa depan, apa bedanya? Kami ingin status yang sah, diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uky juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Plt. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait nasib usulan dari Kota Makassar. Hal ini semakin memperkuat rasa cemas di kalangan tenaga honorer.

“Kalau benar daerah kami belum menyetor data ke pusat, kami minta itu diklarifikasi. Karena ini menyangkut nasib ribuan orang yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Uky menyampaikan harapan sederhana yang menjadi suara bersama para honorer.

“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin diakui. Ini bukan soal jabatan, ini soal martabat. Kami sudah lama bekerja, tapi status kami masih tanda tanya,” tutupnya penuh harap