Makassar Ditunjuk Jadi Tuan Rumah IGA 2023, Dinilai Sistem Kehumasan Baik

Published

3 tahun ago

19 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Indonesia GPR Award (IGA) 2023 akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang. Kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara.

Hal itu diungkapkan langsung saat tim Humas Indonesia, Dwieky datang berkunjung ke Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, di kediamannya, Kamis (19/1/2023).

Indonesia GPR Awards IGA (2023) merupakan ajang kompetisi apresiasi dan berbagai pengalaman bagi praktisi kehumasan pemerintah di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, anak usaha BUMD tentang praktik kehumasan.

CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan mengatakan Kota Makassar ditunjuk karena dinilai sangat konsen dan peduli terhadap sistem kerja media dan kehumasan.

“Sejauh ini kami melihat Pak Wali sangat menjalankan fungsi humas pada jalur yang positif. Dibandingkan dengan kepala daerah lain, masih banyak yang mengesampingkan kehumasan,” ucapnya.

Padahal kehumasan pada suatu instansi sangat berperan penting bagi kesuksesan instansi tersebut.

Sementara, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto sapaan Ramdhan Pomanto menyatakan kesiapan Kota Makassar sebagai tuan rumah dalam kegiatan nasional kompetensi kehumasan The 1st IGA 2023.

“Kami siap. Terimakasih karena telah memilih Makassar. Kegiatan-kegiatan nasional seperti ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kota kami,” sebutnya.

Untuk kehumasan sendiri, Danny membentuk tim PPID pada setiap OPDnya. Ia menghimbau agar setiap hari ada lima berita kegiatan, dalam seminggu itu ada satu berita nasional dan dalam sebulan ada satu berita viral.

Cara tersebut salah satu bentuk bagaimana peran kehumasan dan pemberitaan dalam menyampaikan informasi utamanya pada program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

“Humas dan media memiliki peran strategis dalam diseminasi informasi. Menyampaikan ke publik program dan kinerja pemerintah agar masyarakat paham apa saja yang telah dijalankan selama ini,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan tulisan yang termuat dalam berita yang terbit itu dapat menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

“Ini fungsi pemberitaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menilai kinerja pemerintahan baik dari sisi kualitas pelayanan maupun kuantitas lewat berita yang disajikan di berbagai media, dari sini dapat diukur apakah fungsi pemerintahan telah berjalan sesuai relnya,” pungkas Danny. (Humas Kominfo Makassar)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

14 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.