Wapres Harap Rakornas Perkuat Komitmen Mengawal Kebijakan Strategis Pemerintah

Published

3 tahun ago

18 Januari 2023

Kitasulsel, Bogor – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 mampu memperkuat komitmen kepala daerah dan jajaran Forkopimda dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah. Hal ini utamanya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan upaya pengendalian inflasi.

Harapan itu disampaikan Wapres melalui rekaman video saat menutup Rakornas bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” tersebut. Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Lebih lanjut Wapres mengatakan, agenda penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi memiliki korelasi yang kuat. Pasalnya, inflasi yang rendah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik, mari kita perkuat langkah-langkah strategis guna memantapkan rencana kerja pemerintah tahun 2023,” jelasnya.

Hal ini sebagaimana tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dia menegaskan, tahun 2023 harus menjadi momentum mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menekankan beberapa hal. Kepala daerah dan Forkopimda, kata dia, perlu mengambil langkah terobosan untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar terus dilakukan, terutama jika menemui kebijakan sektoral dari kementerian atau lembaga yang berpotensi menghambat pembangunan di daerah.

Dia menegaskan, setiap daerah memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda, sehingga perlu intervensi pembangunan yang khas untuk setiap wilayah. “Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk memadukan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Secara khusus, Wapres meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan upaya memperbaiki rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah. Pemda juga perlu meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian hingga ke level desa.

Wapres mengatakan, kelembagaan dan aturan main merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Di era keterbukaan ini, para kepala daerah dan jajaran Forkopimda harus memperkuat pola kerja sama dan kolaborasi, baik di internal pemerintahan maupun dengan para pemangku kepentingan strategis lainnya.

“Demikian pula dibutuhkan penguatan langkah yang bersifat inovatif dengan pelayanan publik yang berbasis digital,” katanya.

Dirinya berharap, kemajuan teknologi digital dapat berdampak positif terhadap keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, termasuk dalam penguatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta sistem perlindungan yang efektif.

Di lain sisi, memasuki tahun politik 2023, Wapres mengajak semua pihak mengawal kehidupan berdemokrasi di setiap daerah yang sehat dan aman.

#Puspen Kemendagri#

Kementrian Agama RI

Menag Nasaruddin Umar: Asesmen Baca Al-Qur’an Jadi Langkah Awal Perbaiki Literasi Keagamaan Nasional

Published

19 menit ago

18 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Asesmen Baca Al-Qur’an menjadi langkah awal atau prolog untuk memperbaiki literasi keagamaan umat Islam di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Ekspos Publik Hasil Asesmen Tuntas Baca Al-Qur’an (TBQ) yang digelar oleh Kementerian Agama, Rabu (17/12/2025), di Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Menag menjelaskan bahwa asesmen yang dilakukan saat ini masih bersifat terbatas, karena baru mengambil sampel di Pulau Jawa. Meski demikian, hasilnya sudah memberikan gambaran awal yang perlu segera ditindaklanjuti secara serius.

“Kalau kita ingin mengukur kondisi Indonesia, tentu sampelnya tidak cukup hanya Pulau Jawa. Apalagi Jawa saja baru sekitar 41 persen yang bisa membaca Al-Qur’an dengan baik. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Menag.

Menag menekankan urgensi penguatan kemampuan baca Al-Qur’an, mengingat kitab suci ini memiliki posisi sentral dalam praktik ibadah umat Islam.

“Dalam Islam, Al-Qur’an itu bukan sekadar kitab, tetapi bacaan. Tidak ada salat tanpa membaca Surah Al-Fatihah. Karena itu, kemampuan membaca Al-Qur’an dengan benar adalah fondasi dasar keberagamaan,” tegas Menag.

Ia menambahkan, wahyu Al-Qur’an diturunkan dengan perintah iqra’ atau membaca, bukan menulis, sehingga penekanan utama pendidikan Al-Qur’an harus berada pada aspek tilawah yang tepat sesuai kaidah.

Dalam kesempatan yang sama, Menag mengapresiasi peran Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta sebagai asesor dalam pelaksanaan asesmen. Menurut Menag, PTIQ memiliki tradisi keilmuan yang ketat dalam menjaga kualitas bacaan Al-Qur’an, termasuk makhraj, tajwid, dan sanad keilmuan.

“Tradisi sanad dalam pengajaran Al-Qur’an sangat penting untuk menjaga kualitas dan keberkahan ilmu. Ini yang harus terus kita rawat,” ungkapnya.

Menag menegaskan bahwa hasil asesmen ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, tetapi menjadi dasar evaluasi dan perbaikan bersama, termasuk peningkatan kompetensi guru agama dan penguatan peran lembaga pendidikan keagamaan.

Usai sambutan, dalam sesi doorstop, Menag menyampaikan bahwa Kementerian Agama akan melanjutkan asesmen dengan cakupan lebih luas dan representatif secara nasional.

“Survei ke depan akan menggunakan sampel Indonesia, bukan hanya Pulau Jawa. Setelah itu, akan kita siapkan langkah-langkah solutif,” jelasnya.

Menag juga menegaskan bahwa upaya meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah.

“Bagaimana agar seluruh warga Muslim Indonesia bisa membaca Al-Qur’an dengan baik, itu tanggung jawab kita bersama,” imbuh Menag.

Selain itu, Menag menyoroti pentingnya perhatian dan apresiasi bagi para guru ngaji, khususnya di pedesaan, yang mengajar dengan penuh keikhlasan.

“Guru ngaji di desa sering mengajar tanpa gaji dan hanya mengandalkan keikhlasan. Ke depan, mereka perlu mendapat apresiasi yang lebih layak,” pungkas Menag.

Hadir dalam acara ekspos hasil asesmen antara lain Stafsus Menag Gugun Gumilar, Dirjen Pendis Amien Suyitno, Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani, jajaran asesor dari PTIQ, serta akademisi dan guru-guru PAI.