Nasional
BKPRMI Kecam Larangan Hijab bagi Paskibraka, Sebut Kebijakan Tidak Hormati Konstitusi dan HAM
Kitasulsel —Jakarta – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) secara resmi mengeluarkan pernyataan mengecam kebijakan larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka yang baru-baru ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Dalam siaran pers yang dirilis hari ini, BKPRMI menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut yang dianggap melecehkan konstitusi, mencederai hak asasi manusia, serta mengabaikan prinsip keberagaman.
Ketua Umum DPP BKPRMI Periode 2024-2029, Nanang Mubarok, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan ini dalam keterangannya pada Rabu (14/8/2024). Ia menilai bahwa larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di IKN merupakan bentuk diskriminasi yang tidak hanya mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak beragama, tetapi juga bertentangan dengan semangat inklusivitas yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kegiatan kenegaraan.
Nanang Mubarok, yang terpilih secara aklamasi pada Munas ke-XIV BKPRMI di Medan, Sumatera Utara, menegaskan bahwa Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. “Larangan ini jelas mengabaikan hak dasar individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka,” tegas Nanang. “Bagi wanita Muslimah, memakai hijab adalah bagian dari ibadah dan identitas keagamaan yang harus dihormati.”
BKPRMI menilai bahwa kebijakan ini, jika tidak segera dievaluasi, berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama di kalangan umat Islam. Nanang Mubarok memperingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang selama ini telah dibangun dengan susah payah.
Dalam pernyataannya, BKPRMI juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan pluralisme, yang merupakan nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. BKPRMI mendesak pihak berwenang untuk membuka dialog konstruktif dengan berbagai komunitas, termasuk komunitas Muslim, guna mencari solusi yang menghormati nilai-nilai keagamaan tanpa mengurangi kekhidmatan acara kenegaraan.
BKPRMI juga mengimbau masyarakat, terutama umat Islam, untuk bersikap bijak dalam menyikapi kebijakan ini dan tidak mengambil tindakan destruktif. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya, dapat berpartisipasi dengan rasa hormat dan martabat dalam setiap acara kenegaraan.
Nasional
JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.
“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.
Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian
JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.
Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.
“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.
Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama
Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.
“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.
Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.
“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.
Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting
JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.
“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.
Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.
Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama
Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login