Connect with us

Soal Pilgub Sulsel, Danny Pomanto: InsyaAllah Saya Tidak Pakasiriki

Published

on

Kitasulsel–Makassar Bakal Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto angkat bicara mengenai peluangnya maju di Pilgub Sulsel, 27 November mendatang.

Danny mengaku, arah koalisi partai politik yang bakal menjadi pengusungnya sudah bulat. Kecukupan kursi pun kata dia, sudah terpenuhi.

Di mana syarat pengusungan pasangan calon di Pilgub, yakni 20 persen atau 17 kursi di DPRD Sulawesi Selatan.

“Tunggulah, insyaallah semua baik – baik saja. InsyaAllah,” kata Danny kepada wartawan, Sabtu, 27 Juli 2024.

Diakui Danny, dirinya tidak akan menyia – nyiakan kepercayaan masyarakat yang mengorongnya maju di Pilgub Sulsel. Ini pun sebagai jawaban bahwa di Pilgub Sulsel tidak terjadi kotak kosong.

“InsyaAllah. Kita berusaha, saya tidak akan menyia – nyiakan dukungan masyarakat itu. InsyaAllah saya tidak pakasariki semua, doakan, Insyaallah ada partai yang betul – betul peduli terhadap aspirasi masyarakat,” katanya.

Disinggung mengenai, optimis Danny maju di Pilgub sekaitan hasil kunjungannya ke Jakarta pada Kamis, (25/7/2024), ia enggan berkomentar banyak.

“InsyaAllah doakan,” tukas Wali Kota Makassar dua priode itu.

Adapun isu kotak kosong di Pilgub, Danny menilai, itu sah – sah saja. Namun dia mengungkapkan, kotak kosong di Pilkada ada beberapa indikator sehingga terbangun. Apakah faktor prestasi atau kekuatan politik.

“Kotak kosong itu salah satu prosedur. Kotak kosong yang dipahami masyarakat itu adalah kandidat super kuat seperti di Jawa Timur, orang tidak berani bersaing sama dia. Muncullah kotak kosong, itulah kotak kosong demokratis, bukan menutup pintunya orang lain,” katanya.

” Kotak kosong prestasi, itu kotak kosong yang benar karena prestasinya, masyarakat puas, sejahtera, dan tidak ada lawan dia, itu kotak kosong top,” sambung Danny menandaskan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel