Skala Risiko Rencana Sedang, BPBD Kota Makassar Perkuat Mitigasi Risiko Bencana

Published

1 tahun ago

19 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah mengambil serangkaian langkah strategis untuk memperkuat kapasitas Kota Makassar dalam menghadapi tantangan bencana.

Hal ini sejalan dengan salah satu Program Strategis Wali Kota Moh. Ramdhan Pomanto untuk menjadikan Makassar sebagai Livable City dan Resilient City yang tangguh.

Kepala Pelaksana BPBD, Achmad Hendra Hakamuddin, menyatakan langkah utamanya dengan mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan personilnya melalui berbagai pelatihan.

“Hal ini penting untuk memperkuat respons mereka dalam menghadapi bencana serta untuk memastikan efektivitas dalam melakukan tugas-tugas mitigasi dan pemulihan pasca-bencana di Kota Makassar,” jelasnya di Kantor BPBD Makassar, pada Kamis, (18/7/2024).

Hendra mengatakan BPBD juga telah mematangkan kajian risiko bencana seperti menyiapka peta rawan bencana dan pemasangan jalur evakuasi.

Lanjut Hendra, BPBD juga telah memodernisasi peralatan dan peningkatan fungsi sarana serta prasarana untuk memperkuat respons bencana. Salah satunya, melalui War Room BPBD.

“Tim War Room menerima laporan langsung dari lapangan, mengkoordinasikan tanggap darurat, dan mengolah informasi tentang situasi bencana, dan terhubung dengan call center 112 untuk respons cepat terhadap keadaan mendesak dari masyarakat,” tambah Hendra.

Di sisi lain, Hendra mengatakan BPBD juga bersinergi dengan masyarakat melalui program BALASAR (Barisan Relawan SAR), yang melibatkan 600 warga terlatih tersebar di 15 kecamatan.

“Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan BPBD dalam menyebarkan kesiapsiagaan bencana di masyarakat,” ucapnya.

Hendra mengatakan peningkatan berbagai kapasitas tersebut membawa Indeks Risiko Bencana Kota Makassar dalam sepuluh tahun terakhir menurun signifikan dan di tahun 2024 berada di Skala Risiko Sedang (125,87).

“BPBD berambisi untuk menurunkan skala risiko ini menjadi rendah, sebuah langkah yang krusial untuk mewujudkan visi Makassar sebagai Resilient City,” jelasnya.

Hendra berkomitmen BPBD Kota Makassar tidak hanya berupaya menjaga kota dari ancaman bencana tetapi juga merancang masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi masyarakat Kota Makassar. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

1 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.