Connect with us

Skala Risiko Rencana Sedang, BPBD Kota Makassar Perkuat Mitigasi Risiko Bencana

Published

on

Kitasulsel–Makassar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah mengambil serangkaian langkah strategis untuk memperkuat kapasitas Kota Makassar dalam menghadapi tantangan bencana.

Hal ini sejalan dengan salah satu Program Strategis Wali Kota Moh. Ramdhan Pomanto untuk menjadikan Makassar sebagai Livable City dan Resilient City yang tangguh.

Kepala Pelaksana BPBD, Achmad Hendra Hakamuddin, menyatakan langkah utamanya dengan mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan personilnya melalui berbagai pelatihan.

“Hal ini penting untuk memperkuat respons mereka dalam menghadapi bencana serta untuk memastikan efektivitas dalam melakukan tugas-tugas mitigasi dan pemulihan pasca-bencana di Kota Makassar,” jelasnya di Kantor BPBD Makassar, pada Kamis, (18/7/2024).

Hendra mengatakan BPBD juga telah mematangkan kajian risiko bencana seperti menyiapka peta rawan bencana dan pemasangan jalur evakuasi.

Lanjut Hendra, BPBD juga telah memodernisasi peralatan dan peningkatan fungsi sarana serta prasarana untuk memperkuat respons bencana. Salah satunya, melalui War Room BPBD.

“Tim War Room menerima laporan langsung dari lapangan, mengkoordinasikan tanggap darurat, dan mengolah informasi tentang situasi bencana, dan terhubung dengan call center 112 untuk respons cepat terhadap keadaan mendesak dari masyarakat,” tambah Hendra.

Di sisi lain, Hendra mengatakan BPBD juga bersinergi dengan masyarakat melalui program BALASAR (Barisan Relawan SAR), yang melibatkan 600 warga terlatih tersebar di 15 kecamatan.

“Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan BPBD dalam menyebarkan kesiapsiagaan bencana di masyarakat,” ucapnya.

Hendra mengatakan peningkatan berbagai kapasitas tersebut membawa Indeks Risiko Bencana Kota Makassar dalam sepuluh tahun terakhir menurun signifikan dan di tahun 2024 berada di Skala Risiko Sedang (125,87).

“BPBD berambisi untuk menurunkan skala risiko ini menjadi rendah, sebuah langkah yang krusial untuk mewujudkan visi Makassar sebagai Resilient City,” jelasnya.

Hendra berkomitmen BPBD Kota Makassar tidak hanya berupaya menjaga kota dari ancaman bencana tetapi juga merancang masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi masyarakat Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Musyawarah Adat Padoe, Tegaskan Dukungan Pelestarian Budaya

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Musyawarah Adat Budaya Suku Padoe yang digelar di Rumah Adat Padoe, Kecamatan Wasuponda, Jumat (27/03/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada Lembaga Adat Padoe atas terselenggaranya kegiatan musyawarah yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

Ia menilai, musyawarah adat tersebut memiliki peran penting dalam memberikan dampak positif, tidak hanya bagi masyarakat Padoe, tetapi juga bagi masyarakat Luwu Timur secara keseluruhan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami berharap kegiatan ini benar-benar membawa manfaat yang baik. Karena kita di Luwu Timur tidak bisa dipisahkan dari adat,” ujarnya.

Menurut Irwan, keberadaan adat dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat serta menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Batara Guru ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung setiap hasil dan rencana yang dihasilkan dari musyawarah adat tersebut.

“Kami siap mendukung apa yang menjadi harapan dan perencanaan adat Padoe, karena saya merasa menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Padoe,” tegasnya.

Ia juga berharap, musyawarah besar ini mampu melahirkan keputusan terbaik yang dapat menjadi rujukan bersama, sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Perbedaan itu hal yang biasa, namun dinamika harus kita jadikan sebagai berkah, bukan permasalahan,” tandas Bupati Irwan.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya sebagai fondasi pembangunan daerah.

Continue Reading

Trending