Pemprov Sulsel Dorong Pengembangan UMKM Melalui Digitalisasi

Published

1 tahun ago

18 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang membuka secara resmi Rapat Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Biro Ekbang) Setda Provinsi Sulsel, Selasa, 16 Juli 2024.

Kegiatan ini mengangkat tema Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan UMKM di Sulsel.

Dalam sambutannya, Andi Darmawan Bintang menjelaskan, UMKM merupakan salah satu sektor yang bisa bertahan dari krisis.

Mulai dari krisis ekonomi pada tahun 1998, kemudian beberapa kejadian terkait dengan inflasi yang menghantam dunia secara internasional maupun lokal, dan saat pandemi Covid 19.

“Kalau kita lihat meskipun nilainya kecil tetapi jumlahnya cukup banyak dan merupakan salah satu penopang kehidupan sosial di negara kita.

Maka kita wajib menaruh perhatian terkait bagaimana mengembangkan UMKM ini supaya menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 60 juta pelaku UMKM secara nasional.

Dan untuk di Sulsel sekitar 1,8 juta. Namun, kalau dilihat dari rasio kewirausahaan baru mencapai 3,47 persen pada tahun 2023.

“Sementara target kita adalah 12 persen, jadi masih ada selisih sekitar 98 persen. Kita mau mendorong agar para UMKM kita ini mengelola usahanya dengan baik dan mengikuti norma-norma atau tata cara dalam hal bagaimana melakukan usaha ini.

Tentu mencapai 12 persen ini sebagai bagian dari usaha kita pada tahun 2045 untuk menggapai visi Indonesia Emas,” terangnya.

Ia mengatakan, dibutuhkan kerja keras baik di provinsi maupun di kabupaten kota, membutuhkan sinergitas dan kerjasama bukan hanya antara pemerintah, tetapi juga antara elemen pengusaha, pengusaha besar maupun pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

“Kalau kita lihat data 2023, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pendapatan PDB itu mencapai Rp1.400 triliun. Sementara untuk tiga sektor kuliner, fashion, dan kriya itu menyumbang sekitar 75 persen.

Jadi ini yang termasuk perkembangannya cukup pesat, termasuk di Sulsel,” urainya.

Andi Darmawan menambahkan, Pemprov Selatan mendorong UMKM, terutama di sektor ekonomi kreatif agar memiliki daya saing serta berbasis digital.

Ia berharap ke depan melalui digitalisasi ekonomi, mampu meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM seluruh kabupaten/kota di Sulsel sebagai penggerak ekonomi.

Hadir dalam rapat tersebut, Plt Kepala Disperindag Sulsel Since Erna Lamba, perwakilan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Kota se Sulsel, serta perwakilan OJK. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

1 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.