Connect with us

TP PKK Kota Makassar Sosialisasikan Tata Cara Berbusana Daerah Berbasis Kearifan Lokal

Published

on

Kitasulsel–Makassar TP PKK Kota Makassar menggelar sosialisasi tata cara berbusana daerah yang benar berbasis kearifan lokal.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Bidang Sandang Pokja III TP PKK Kota Makassar, yang dilaksanakan di Auditorium TP PKK Kota Makassar pada Kamis (18/7/2024).

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melestarikan budaya berbusana daerah sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta yang didominasi pengusaha salon dan make up artist atau MUA. Mereka merupakan perwakilan dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar.

Sekretaris TP PKK Kota Makassar Iin Yusuf Madjid berujar bahwa sosialisasi ini diselenggarakan agar masyarakat Kota Makassar, dapat lebih mencintai dan menghargai pakaian daerah sendiri.

“Melestarikan cara berbusana tradisional tidak hanya menjaga warisan budaya kita, tetapi juga menunjukkan identitas dan kebanggaan kita sebagai orang Makassar,” ucap Iin.

Iin menekankan bahwa di era globalisasi ini, budaya asing sangat rentan mempengaruhi gaya hidup, termasuk gaya berpakaian.

Sehingga menurutnya penting untuk tetap memelihara budaya lokal yang menjadi ciri khas dan identitas daerah.

“Karena pakaian tradisional itu bukan hanya sekadar pakaian saja, tetapi juga itu menjadi cerminan dari nilai-nilai dan sejarah yang kita miliki,” tegasnya.

In berharap agar kegiatan ini juga dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai warisan budaya Kota Makassar.

“Generasi muda adalah penerus bangsa. Jika mereka tidak mengenal dan mencintai budaya mereka sendiri, maka warisan budaya kita ini bisa hilang.

Melalui sosialisasi ini, kami ingin tanamkan rasa bangga akan budaya lokal sejak dini,” pungkasnya.

Kegiatan ini diisi dengan berbagai sesi, termasuk demonstrasi make up atau tata rias, cara memakai pakaian tradisional, serta informasi terkait pakaian yang cocok digunakan di setiap event.

Ada pula tips untuk menjaga dan merawat pakaian daerah agar tetap awet.

Pada kesempatan ini, peserta juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam praktik berbusana daerah yang benar.

Melalui sosialisasi ini, TP PKK Kota Makassar berharap masyarakat Makassar, terutama generasi muda, dapat lebih mengenal dan mencintai warisan budaya mereka sendiri serta turut serta dalam upaya pelestariannya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

on

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

  • Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
  • Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
  • Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel