Surat Tugas Bukan Jaminan, Ketua Demokrat Sulsel: Masih 50 Persen

Published

2 tahun ago

16 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat segera mengeluarkan rekomendasi berpasangan untuk bakal calon kepala daerah.

Sebelumnya, partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu telah menerbitkan rekomendasi untuk satu orang beberapa pekan lalu.

Ketua Demokrat Sulsel Ni’matullah menjelaskan, surat rekomendasi nantinya bukan jaminan mereka diusung oleh Partai Demokrat. Syarat mendaftar, pasangan wajib mengantongi rekomendasi bentuk B1-KWK.

“Peluang diusung 50 persen yang mendapatkan surat tugas,” kata Ni’matullah, Selasa (16/7).

ADiketahui, mereka telah mendapatkan rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada di Sulsel diantaranya Darmawangsyah Muin-Rismawati Kadir Nyampa (Gowa), Andi Rosman-Baso Rahmanuddin (Wajo), Chaidir Syam-Suhartina Buhari (Maros) dan Muhammad Nasyit Umar – Andi Muhammad Nur Al Bisry Nurdin Halid (Sinjai).

Sementara, rekomendasi perseorangan yakni Ady Ansar, Nasir Ali (Selayar) ,Taqyuddin Djabbar, Rahmat Syam Alam (Parepare) Fachruddin MB (Enrekang), Trisal Tahir (Palopo), Andi Muhammad Khaerul Akbar (Pangkep), Rustan Sailong (Bone) dan Sindawa Tarang (Takalar).

Kemudian, Rahman Bando, Adi Rasyid Ali (Makassar), dr Zadrak (Tana Toraja), Muhammad Yusuf DM, Mashur Bin Mohd. Alias (Sidrap), Muzayyin Arif (Sinjai), Frederik Victor Palimbong (Toraja Utara), Suaib Mansur (Luwu Utara) dan Ahmad Jaya Marabuli (Pinrang).

Adapun kandidat calon wakil ada Devy Bijak (Luwu), Jon Diplomasi (Tana Toraja) dan Marthen Rante Tondok (Toraja Utara).

“Kan dalam surat tugas yang kami keluarkan itu ada syaratnya, harus mencukupkan jumlah koalisi, siapa pasangannya. Kiita juga mau melihat bagaimana eletoralnya. Kan kita mau menang,” bebernya.

Bahkan, kata dia, saat ini Demokrat sudah memiliki hasil survei internal dan simulasi paket.

“Ini sementara kami akan kaji bagaimana peluang untuk menang. Kan kita ini mau menang,” tegasnya lagi.

Wakil ketua DPRD Sulsel ini menyebutkan jika rekomendasi berpaket tersebut akan keluar secara bertahap. “Kemungkinan pekan depan 7 rekomendasi berpaket, akhir bulan Juli ini 10 dan Agustus 7,” jelasnya. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Rakor Pengolahan Sampah di Makassar, Perkuat Komitmen Raih Adipura

Published

3 jam ago

23 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengolahan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (23/04/2026).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa indikator untuk meraih penghargaan Adipura sangat ketat, sehingga diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya tahu betul para wali kota dan bupati memahami betapa pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, kita sepakati bersama untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya berfokus pada hilir, tetapi juga harus dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga melalui pemilahan sampah.

Lebih lanjut, Jufri mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur melalui Gerakan ASRI sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) juga akan terus dilanjutkan.

Sementara itu, Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengolahan sampah yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat.

“Kami terus mendorong pengolahan sampah yang dimulai dari memilah sampah rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan pengolahan sampah dan KIE oleh para wali kota dan bupati. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan serta Deputi PPI-TKNEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.