Connect with us

Diskop dan UMKM Makassar Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Gerakan Perkuatan Imunitas Ekonomi

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, yaitu Gerakan Perkuatan Imunitas Ekonomi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Muhammad Rheza mengatakan salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memaksimalkan peran Inkubator UMKM.

“Hal ini untuk membantu para pelaku UMKM mengembangkan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas produk, serta mengoptimalkan proses produksi guna meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha mereka,” jelasnya di Kantor Diskop dan UMKM pada Kamis, (11/7/2024).

Rheza menyebutkan sejak tiga tahun hadirnya Indikubator UMKM, sebanyak 2.521 pelaku UMKM yang sudah berada pada tahap pra inkubasi.

“Sedangkan UMKM yang telah masuk tahap inkubasi menjadi 531 UMKM, dan hingga tahap akselerasi terdapat 16 UMKM yang berhasil melalui proses di inkubator UMKM,” jelasnya.

Rheza menjelaskan di Inkubator UMKM, mereka dibantu dalam legalitas dengan menyediakan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hingga sertifikat halal.

“Kami juga membantu UMKM dalam mendesain kemasan dan label produk mereka untuk memastikan tampilan yang menarik dan profesional, sesuai dengan kebutuhan pasar serta identitas merek yang diinginkan oleh pemilik usaha,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Rheza, pihaknya juga mengadakan pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan manajerial dan keahlian teknis bagi para pelaku UMKM

“Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, digital marketing, dan peningkatan kualitas produk untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan usaha UMKM,” sebutnya.

Sejalan dengan Gerakan Perkuatan Imunitas Ekonomi, Dinas Koperasi dan UMKM juga menggalakkan kampanye lokal untuk mendukung produk-produk UMKM melaluibmedia sosial dan kegiatan pameran serta bazar.

Rheza menambahkan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar tidak hanya fokus pada inkubator UMKM, tetapi juga mendukung program 10.000 ribu Skill Training Gratis bagi masyarakat.

“Pelatihan-pelatihan ini meliputi berbagai bidang seperti barista, bidang tata boga, tata rias dan lainnya. Dengan pelatihan ini, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka,” jelasnya.

Rheza berharap dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, UMKM di Kota Makassar dapat berdaya saing tinggi guna memperkuat imunitas ekonomi Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

on

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

  • Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
  • Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
  • Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel