Connect with us

Hari Pertama MPLS, Pj Gubernur Sulsel Tekankan Kepala Sekolah Jamin Tak Ada Perundungan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SMA sederajat, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Zudan Arif Fakrulloh menekankan kepada para kepala sekolah untuk menjamin tak ada perundungan di lingkungan Sekolah.

Kata dia, untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik dan efisien, kenyamanan peserta didik harus tercipta melalui rasa aman yang diberikan, seperti perundungan dan makian di lingkungan sekolah.

“Yang harus dihindari adalah bullying, kekerasan makian, kata-kata kasar, dan sebagainya. Nah ini tugas para kepala sekolah dan para pengawas, untuk menciptakan sistem pembelajaran yang membuat semua siswa merasa bahagia saat bersekolah,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (10/7/2024).

Menurut Prof Zudan, untuk mengawali pengenalan pihak sekolah harus mengedepankan penanaman moral dan akhlak yang mulia dengan menekankan adab saat bersosialisasi dengan siapa saja.

“Yang harus dijunjung tinggi adalah akhlak yang mulia, kemudian adab, dan sopan santun, kesusilaan. ini yang harus didorong,” tegasnya.

Terkait dengan siswa yang belum sempat tertampung pada sekolah negeri dan beberapa masih dalam proses penempatan untuk mengikuti aturan perekrutan siswa.

Bergabung pada sekolah swasta juga tak menjadi masalah untuk menimba Ilmu. Bahkan Menurutnya, beberapa sekolah swasta memiliki kualitas sekolah lebih baik dibanding beberapa sekolah negeri lainnya.

“Ikuti aturan mainnya dan ikuti aturannya, tidak boleh memaksakan. Kalau semua kita mengikuti sistem enak kita ini,” tuturnya.

Ia juga menyentil jika terdapat oknum yang menjadi joki titipan pada proses PPDB tahun pelajaran 2024-2025.

“Sampai saat ini tidak ada yang nitip-nitip sama saya, kalau ada yang nitip, saya akan langsung bilang ikuti saja aturan,” kuncinya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Rakor Pengolahan Sampah di Makassar, Perkuat Komitmen Raih Adipura

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengolahan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (23/04/2026).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa indikator untuk meraih penghargaan Adipura sangat ketat, sehingga diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya tahu betul para wali kota dan bupati memahami betapa pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, kita sepakati bersama untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya berfokus pada hilir, tetapi juga harus dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga melalui pemilahan sampah.

Lebih lanjut, Jufri mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur melalui Gerakan ASRI sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) juga akan terus dilanjutkan.

Sementara itu, Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengolahan sampah yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat.

“Kami terus mendorong pengolahan sampah yang dimulai dari memilah sampah rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan pengolahan sampah dan KIE oleh para wali kota dan bupati. Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan serta Deputi PPI-TKNEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending