Appi Punya Peluang Kendarai Demokrat, Meski Tak Pegang Surat Tugas

Published

1 tahun ago

9 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Bakal Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi memiliki peluang mengendarai Partai Demokrat di Pilkada Serentak 27 November mendatang. Meskipun Ketua Golkar Makassar itu tidak mengantongi surat tugas dari partai berlambang mercy itu.

Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe mengatakan, surat tugas yang diberikan kepada kadernya, Adi Rasyid Ali dan Abdul Rahman Bando memiliki batas waktu dan belum final.

Serta surat tugas tersebut digunakan untuk mencukupkan koalisi pengusung dan mencari pasangan. Apabila indikator tersebut tidak terpenuhi, dukungan Demokrat akan berpindah ke kandidat lain.

“Namanya surat tugas, ada jangka waktunya, kalau sampai jangka waktunya, kita evaluasi. Masih terbuka untuk figur lain,” kata Ni’matullah kepada wartawan, Senin, (8/7/2024).

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel itu, peluang Appi mengendarai Demokrat di Pilwali Makassar terbuka lebar. Apalagi mantan CEO PSM Makassar itu sudah mengikuti mekanisme penjaringan di Partai Demokrat, mulai pendaftaran hingga fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatutan.

“Figur lain, mendaftar dan ikut fit and proper tes, jadi ada peluang,” ucapnya.

Sebelumnya, Munafri Arifuddin atau Appi bermanuver di Demokrat untuk diusung di Pilwali Makassar. Meski tak diberi surat tugas, Appi melobi langsung Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan Ketua DPD Golkar Makassar itu dengan SBY dan AHY berlangsung di Surabaya, Sabtu (6/7/2024). Sebelum menemui SBY dan AHY, dia terlebih dahulu bertemu dengan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng Andi Alfian Mallarangeng dan Wakil Ketua Bappilu Andi Arief.

Appi mengaku, ikhtiar melobi DPP Demokrat agar bisa kembali diusung di Pilwali Makassar. Apalagi pada Pilwali sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai penusungnya.

“Pada dasarnya karena Pilwalkot lalu kita sama-sama, sehingga tidak ada salahnya kalau kita sama-sama lagi. Walau pun kalau dengan Demokrat saja tentu belum cukup untuk mengusung,” jelasnya.

Diketahui, Demokrat di DPRD Makassar hanya mengantongi 3 kursi, sementara Golkar memiliki 6 kursi. Sehingga masih butuh 1 kursi lagi untuk bisa membuat koalisi agar mengung pasangan calon.***

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

1 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.