Appi Punya Peluang Kendarai Demokrat, Meski Tak Pegang Surat Tugas

Published

1 tahun ago

9 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Bakal Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi memiliki peluang mengendarai Partai Demokrat di Pilkada Serentak 27 November mendatang. Meskipun Ketua Golkar Makassar itu tidak mengantongi surat tugas dari partai berlambang mercy itu.

Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe mengatakan, surat tugas yang diberikan kepada kadernya, Adi Rasyid Ali dan Abdul Rahman Bando memiliki batas waktu dan belum final.

Serta surat tugas tersebut digunakan untuk mencukupkan koalisi pengusung dan mencari pasangan. Apabila indikator tersebut tidak terpenuhi, dukungan Demokrat akan berpindah ke kandidat lain.

“Namanya surat tugas, ada jangka waktunya, kalau sampai jangka waktunya, kita evaluasi. Masih terbuka untuk figur lain,” kata Ni’matullah kepada wartawan, Senin, (8/7/2024).

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel itu, peluang Appi mengendarai Demokrat di Pilwali Makassar terbuka lebar. Apalagi mantan CEO PSM Makassar itu sudah mengikuti mekanisme penjaringan di Partai Demokrat, mulai pendaftaran hingga fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatutan.

“Figur lain, mendaftar dan ikut fit and proper tes, jadi ada peluang,” ucapnya.

Sebelumnya, Munafri Arifuddin atau Appi bermanuver di Demokrat untuk diusung di Pilwali Makassar. Meski tak diberi surat tugas, Appi melobi langsung Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan Ketua DPD Golkar Makassar itu dengan SBY dan AHY berlangsung di Surabaya, Sabtu (6/7/2024). Sebelum menemui SBY dan AHY, dia terlebih dahulu bertemu dengan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng Andi Alfian Mallarangeng dan Wakil Ketua Bappilu Andi Arief.

Appi mengaku, ikhtiar melobi DPP Demokrat agar bisa kembali diusung di Pilwali Makassar. Apalagi pada Pilwali sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai penusungnya.

“Pada dasarnya karena Pilwalkot lalu kita sama-sama, sehingga tidak ada salahnya kalau kita sama-sama lagi. Walau pun kalau dengan Demokrat saja tentu belum cukup untuk mengusung,” jelasnya.

Diketahui, Demokrat di DPRD Makassar hanya mengantongi 3 kursi, sementara Golkar memiliki 6 kursi. Sehingga masih butuh 1 kursi lagi untuk bisa membuat koalisi agar mengung pasangan calon.***

NEWS

Jemaah Umrah Asal Sulsel Terlantar di Bandara Soekarno–Hatta, Diminta Beli Tiket Pulang Sendiri

Published

5 jam ago

16 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Sebanyak 62 jemaah umrah asal Sulawesi Selatan dilaporkan terlantar di Bandara Soekarno–Hatta, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025). Mereka merupakan rombongan yang berangkat melalui Travel Ameera Mekkah dan diminta membeli tiket pulang sendiri ke Makassar, setelah perjalanan ibadah mereka molor dari 11 hari menjadi 27 hari.

Salah satu keluarga jemaah, Asbar, mengaku kecewa atas sikap pihak travel yang dinilai lepas tanggung jawab.

“Sudah ada di Bandara Soekarno Hatta tapi pihak travelnya suruh beli tiket masing-masing,” ujarnya kepada wartawan.

Sebelum terlantar di Jakarta, rombongan ini juga sempat tertahan di Pekanbaru setibanya dari Tanah Suci. Kondisi tersebut menambah panjang daftar masalah yang dialami jemaah sejak keberangkatan.

Travel Janji Ganti Biaya Tiket

Pihak Travel Ameera Mekkah disebut telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani langsung oleh Direktur, Salman. Dalam surat itu, pihak travel berjanji mengganti biaya tiket yang dibeli secara mandiri oleh jemaah.

“Jamaah yang membeli tiket secara mandiri dari Jakarta menuju Makassar dalam rangka keberangkatan umrah, akan mendapatkan pengembalian dana dari pihak Ameera Mekkah Travel,” bunyi salah satu poin surat tersebut.

Proses pengembalian dana dijanjikan paling lambat 30 Oktober 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan penggantian itu benar-benar direalisasikan.

Saat dikonfirmasi, admin Travel Ameera Mekkah menyebut masih menunggu informasi dari tim lapangan.

“Saya lagi nunggu kabar dari tim handling,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Kemenag Bulukumba: Travel Diduga Tak Terdaftar Resmi

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bulukumba, Misbah, menyatakan belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut.

“Belum ada laporan, karena memang tidak melapor itu. Tapi untuk lebih jelasnya coba hubungi kasi haji dan umrah,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Haji dan Umrah Kemenag Bulukumba, Hakim Bohari, menduga travel tersebut tidak terdaftar secara resmi.

“Biasa itu bukan travel yang terdaftar di Bulukumba. Justru itu yang bermasalah, biasa mengambil jemaah di daerah melalui jejaring keluarga. Inilah yang tidak terkontrol di Kemenag,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan memastikan biro perjalanan yang digunakan memiliki izin resmi dari Kemenag.

“Sudah ada edaran agar semua keberangkatan umrah dilaporkan ke Kemenag. Tapi masih ada yang menghindar dengan alasan dianggap merepotkan,” tambahnya.

Imbauan untuk Calon Jemaah Umrah

Kemenag mengingatkan calon jemaah agar tidak tergiur harga murah atau bujukan personal dari agen yang tidak memiliki izin resmi. Kasus-kasus penelantaran seperti ini disebut masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memverifikasi legalitas travel.