Kadivim Kanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Pengamanan dan Intelijen Keimigrasian

Published

1 tahun ago

8 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) melalui Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim) Jaya Saputra mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan Keimigrasian dengan tema “Internalisasi Pengamanan Keimigrasian sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, serta ganguan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian” yang digelar oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim).

Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Brigjen Pol. Drs. Ratna Pristiana Mulya. Mulya dalam sambutannya mengatakan rapat ini digelar untuk memperkuat internal imigrasi dalam hal pengamanan serta deteksi dini mengantisipasi adanya serangan kesisteman yang berakibat pada hilangnya beberapa data Keimigrasian.

“Beberapa waktu lalu, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan ransomware yang berakibat terhambatnya pelayanan Keimigrasian kita serta hilangnya beberapa data. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh jajaran agar selalu melaporkan keamanan keimigrasian sampai tingkat unit pelaksana teknis” ujar Mulya.

Lebih lanjut Mulya juga mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan pihak eksternal seperti BIN, BSSN serta Kemenkominfo dan juga pihak internal yakni Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian dalam hal keamanan data.

“Melalui singeritas ini, data-data penting Keimigrasian dapat terlindungi serta selalu dapat melakukan back up data di beberapa titik,” sambung Mulya.

Selanjutnya dalam sesi materi, narasumber Kombes Pol Irvan Indarta, S.I.K., M.H., dari Baintelkam Polri, menyampaikan materi tentang perlunya sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk antara Imigrasi dan Polri. Irvan juga menekankan pentingnya peningkatan keamanan perbatasan dengan penggunaan teknologi canggih, penguatan sistem identifikasi menggunakan teknologi biometrik dan perangkat lunak pengenalan wajah, serta pengembangan sistem intelijen yang efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi tentang potensi ancaman keimigrasian.

Narasumber berikutnya, Ade Permana dari Perum Peruri memaparkan tentang teknologi dan bahan material pembuatan paspor yang kini lebih canggih dan memiliki keamanan yang lebih tinggi, sehingga sulit untuk dipalsukan.

Selanjutnya narasumber Yustam Syahril, dari BNPB, menjelaskan tentang kegiatan pra-bencana di level perkantoran, seperti pemasangan rambu evakuasi, pembentukan Emergency Response Team (ERT), penyusunan contingency plan, dan pelaksanaan simulasi bencana.

Usai mengikuti rapat, Kadivim Jaya menginstruksikan kepada seluruh jajaran baik di Kanwil maupun di Satuan Kerja (Satker) Imigrasi se-Sulsel, untuk memahami secara komprehensif tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar bisa mengantisipasi dan mewaspadai adanya potensi yang terjadi dalam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengancam keamanan negara.

Adapun Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak mengatakan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam rapat tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian agar nantinya masyarakat semakin mudah dan merasa aman saat memperoleh informasi layanan keimigrasian. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Sebut Pesantren sebagai Pilar Peradaban Bangsa

Published

8 menit ago

16 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pondok pesantren sebagai lembaga yang telah mengabdikan diri untuk membangun peradaban bangsa selama berabad-abad lamanya. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Dialog Interaktif dan Podcast bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia (RRI) secara virtual.

Dialog ini membahas peran strategis Program Prioritas (Protas) Kementerian Agama dalam mendukung suksesnya Asta Cita Pembangunan Nasional. “Pondok pesantren adalah lembaga yang telah mengabdi selama 300 tahun, membangun lahirnya masyarakat yang beradab,” ujar Menag di Jakarta (16/10/2025).

Ia kemudian mengingatkan peran historis pesantren di masa lalu. “Di masa perlawanan penjajahan, pondok pesantren tampil sebagai lembaga perjuangan. Pergerakan santri dan kyai waktu itu sangat luar biasa, dengan semangat ‘mati syahid atau hidup mulia’,” lanjutnya.

Menag menekankan spiritual message yang menjadi inti pendidikan di pesantren. Salah satunya adalah kepatuhan dan kesantunan seorang santri kepada gurunya, yaitu sebuah etika luhur yang diharapkan dapat berdampak luas, menjadi cerminan sikap anak terhadap orang tuanya di rumah.

“Di pesantren, kita melihat para kyai tampil sebagai individu yang berwibawa di hadapan para santri, dan pada saat yang sama, kita menyaksikan bagaimana para santri bersikap santun kepada guru-gurunya. Inilah fondasi utama yang melahirkan cita-cita untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab,” paparnya.

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan umat, melainkan juga sebagai lembaga pembentuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. “Pesantren telah lama menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” katanya.

Ia mencontohkan, bahan-bahan kebutuhan pokok pesantren seperti beras, ikan, telur, hingga tenaga kerja, mulai dari cleaning service sampai guru, banyak didatangkan langsung dari masyarakat sekitar. “Kita tidak perlu lagi repot-repot ke pasar, karena masyarakat setempat yang mendatangkan diri ke pesantren menjual langsung ke dapur”, jelasnya.

“Dengan demikian, di mana ada pondok pesantren, di situlah tumbuh kemandirian masyarakat. Masyarakat pesantren itu bukan bersifat konsumtif, tetapi sangat produktif karena menciptakan kemandirian tersebut,” lanjut Menag.

Menag menggarisbawahi keunggulan pesantren dalam mengajarkan nilai-nilai yang semakin langka. “Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa pesantren memiliki keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai yang kini semakin langka, yaitu moralitas yang tinggi, kesantunan yang sangat terpuji, mengasah keimanan, serta mengajarkan kekayaan sosial dan budaya,” pungkasnya.

Pernyataan Menag ini semakin menguatkan komitmen Kementerian Agama untuk terus melindungi dan memajukan institusi pendidikan keagamaan, serta memastikan Program Prioritas Kemenag berjalan optimal demi mendukung tercapainya Asta Cita Pembangunan Nasional yang berlandaskan moral dan peradaban luhur. (*)