Connect with us

Komunitas Sudiang Keren (KSK) Nyatakan Dukungan untuk Indira Yusuf Ismail di Pilwalkot Makassar

Published

on

Kitasulsel–Makassar Keberhasilan Danny Pomanto memimpin Kota Makassar selama ini diharapkan oleh pelbagai kalangan masyarakat agar dilanjutkan oleh sosok pemimpin yang tepat.

Berkaitan hal itu, belakangan ini diketahui sudah banyak kalangan warga yang tergabung di berbagai komunitas telah menyatakan dukungannya ke kandidat bakal calon walikota, “Indira Yusuf Ismail” di kontestasi Pilwalkot November nanti.

Pasalnya, sosok Indira Yusuf Ismail-lah yang selama ini mendampingi sang inovator Danny Pomanto dalam menjalankan program-program di kota Makassar selama ini.

Bahwa hal itu dalam kaitannya Indira Yusuf Ismail menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda Makassar selama 10 tahun.

Olehnya kebaikan-kebaikan itu harus berkelanjutan demi kemajuan rakyat kota Makassar kelak.

Demikian hal ini diungkapkan, Ketua KSK, Jofinus Panggeso, bahwa tidak ada alasan untuk tidak mendukung sosok Indira Yusuf Ismail di Pilkada Makassar 2024 ini.

“Melalui komunitas ini kami ingin menularkan kebaikan yang telah dilakukan oleh sosok walikota yang hebat yaitu bapak Danny Pomanto. Jadi, kami melanjutkan- nya dengan sikap mendukung penuh ibu Indira Yusuf Ismail maju sebagai pengganti beliau (Danny Pomanto).

Karena menurut kami apa yang telah dilakukan dan diraih oleh bapak Danny layak untuk di pertahankan.”ungkap Jofinus, Sabtu (6/7/24).

Dia berharap di Pilkada Makassar ini warga tidak salah memilih pemimpin. Jofinus meyakini jika Indira Yusuf Ismail merupakan kandidat yang sangat layak melanjutkan kepemimpinan di Makassar kedepan karena sudah berpengalaman.

“Harapan kami semua sebagai warga kota Makassar bahwa ibu Indira dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan beliau (Danny Pomanto) serta meningkatkan-kan apa yang sudah di lakukan oleh bapak Danny Pomanto sebelumnya. “jelasnya.

“Jadi melalui komunitas ini sudah tugas kami untuk merangkul semua pihak yang ada di kota Makassar dan khususnya di wilayah Sudiang untuk dapat bersama sama mendukung dan memenangkan bapak Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto sebagai Gubernur Sul Sel, serta ibu Indira Yusuf Ismail sebagai Walikota Makassar tahun 2024.”sambungnya.

Sekadar diketahui Tim pemenangan Indira Yusuf Ismail berencana menggelar senam untuk kebugaran yang riang gembira bersama warga kota Makassar pada 14 Juli 2024.

Peserta senam Ininnawa baik untuk semua ini menyasar warga kota Makassar dari kalangan perempuan, dengan target 20 ribu orang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.

“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.

Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.

“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel