Di Hadapan Dewan Melayu Dunia, Pj Bahtiar Paparkan Potensi Luar Biasa yang dimiliki Sulbar

Kitasulsel–Parepare Penjabat Gubernur (Pj) Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri pelantikan Pengurus Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Sulawesi Barat, di Kabupaten Majene, Sabtu (6/7/2024).
Dalam kesempatan tersebut Bahtiar memaparkan visi Sulbar 2045 serta agenda yang akan dilaksanakan selama dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar, sejak 17 Mei 2045.

Visi Sulbar 2045 adalah “wujudkan Sulbar yang Malaqbi maju dan berkelanjutan dalam ekosistem sosial ekonomi hijau dan biru”.
Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, banyak komoditi di Indonesia termasuk dari Sulbar lalu disuplai ke negara lainnya olehnya ia berharap DMDI dapat berkolaborasi untuk memunculkan komoditi pangan yang baru.

“Contoh pisang kepo. Setiap hari diangkut ke selatan dan Kalimantan Timur. Tiba di Balikpapan hanya dipindahkan ke kapal yang siap mengangkut (ekspor) ke luar negeri. Nah kenapa kita tidak berpikir dari Sulbar langsung ke luar negeri?”, ujar Bahtiar.
“Makanya saya dorong komiditi salah satunya seperti pisang di mana puluhan negara membutuhkan pisang,” tandas Bahtiar.
Hanya saja tambah Bahtiar infrastruktur di Sulbar masih sangat standar tidak memadai. Misal pelabuban pelabuhan yang ada Mamuju. Mateng dan Pasangkayu. “Barang diangkut ke kapal masih dipikul.
Tidak menggunakan crane. Makanya saya telah menyurat ke kementerian Perhubungan agar memasukan pelabuhan Belang Belang sebagai proyek strategis nasional” tandasnya.
Termasuk bandara udara Tampa Padang sebab imbuh Bahtiar syarat provinsi maju cukup dilihat dari pelabuhan dan bandaranya.
Apalagi dengan berpindahnya ibu kota negara Agustus mendatang. Menurut Dirjen Politik dan pemerintahan Kemendagri itu pemimpin Sulbar kedepan harus berpikir sebagai CEO untuk mengoptimalkan potensi daerah.
“IKN di Kalimantan, Tata laut akan berubah, ALKI II 36 ribu kapal melintas setiap tahun tapi kita tidak mendapat apa apa.
2 juta orang bepergian setiap tahun ke Kepulauan Bala-balakang, inilah yang harus kita kelola bersama, termasuk kita bersama sama mendorong adanya pelabuhan kontainer di Sulbar,” ungkapannya.
Ke depannya Sulbar harus berkiblat ke IKN dan menetapkan bukan hanya sebagai provinsi penyanggah IKN tetapi sebagai “halaman” depan bagi IKN.
Bahtiar mengajak DMDI internasional yang wakil Presidennya Komjen (purm) Pol. Syafruddin Kambo berkolaborasi membuka kran dan membangun Sulbar agar dapat bersaing dengan provinsi lain. “Potensi daerah ini sangat luar biasa” sebut Bahtiar.
Sementara itu Wakil Presiden DMDI Komjen Pol Purn. Syafruddin mengatakan saat ini DMDI telah ada di 27 negara di dunia. organisasi ini mencakup dua budaya, budaya Islam dan budaya melayu, ini dikonversikan.
“Saya berharap DMDI Sulbar dapat memberi kontribusi besar budaya melayu dan budaya Islam.
Ketua Umum DMDI Sulbar dilantik Muhammad Idris harus berkomitmen mendorong program DMDI Sulbar untuk mendukung pembangunan di daerah.
Sementara, Ketua Umum DMDI Indonesia Said Aldi Al Idrus pelantikan DMDI Sulbar menjadi momentum membentuk DMDI seluruh Indonesia.
“Selamat kepada pengurus yang baru dilantik untuk membuat suatu gagasan, bukan sekedar gagah-gagahan , buat ide gagasan membangun Sulbar,” tandasnya.
Pelantikan pengurus DMDI Sulbar berlangsung dalam suasana unsur melayu. Terpilih sebagai sebagai Ketua Umum DMDI Sulbar periode 2024-2027 adalah Muhammad Idris yang juga Sekda Provinsi Sulbar.
Ketua Umum DMDI Sulbar dilantik, Muhammad Idris, berkomitmen akan mendorong program DMDI Sulbar untuk mendukung pembangunan di daerah.
“Apalagi Wakil Presiden DMDI adalah putra daerah, inilah menjadi semangat kami, menjemput tantangan-tantangan memajukan DMDI,” kata Idris.
Sekda yang juga akamedisi ini mengungkapkan bahwa kehadiran Bahtiar Baharuddin di Sulbar benar benar menambah spirit kemandaran bagi seluruh OPD Pemprov hingga Pemda Kabupaten.
“Kami benar benar merasakan spirit itu. Luar biasa pak Pj Bahtiar Baharuddin, terima kasih pak Gub” tutup Idris disambut aplaus dari peserta yang hadir. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.
“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.
Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.
“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.
“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.
Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.
“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.
Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.
“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login