Mengubah Pragmatisme Pemilih: Tantangan di Pilkada Serentak

Published

10 bulan ago

2 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Salah satu tantangan terbesar dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah budaya politik uang, di mana praktik ini telah menjadi hal biasa dalam proses pemilihan. Banyak pemilih yang terbiasa menerima

uang atau barang dari calon sebagai imbalan untuk memilih mereka, sebuah praktik yang sering didukung oleh jejaring patron-klien dalam klan politik yang memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Tantangan lainnya adalah ketidakpercayaan pada sistem pemerintahan. Ketidakpercayaan terhadap pejabat dan calon pemimpin yang dianggap tidak dapat mengubah keadaan membuat pemilih memilih pendekatan pragmatis, berpikir bahwa menerima uang adalah satu-satunya keuntungan langsung dari pemilihan.

Minimnya literasi politik juga berkontribusi terhadap kurangnya kesadaran tentang dampak jangka panjang dari memilih berdasarkan uang. Tanpa pendidikan politik yang memadai dan akses terbatas terhadap informasi politik yang seimbang dan berkualitas, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, banyak pemilih tidak menyadari bahayanya praktik ini.

Selain itu, tekanan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketergantungan finansial, juga mendorong pemilih untuk mengambil keuntungan langsung yang diberikan oleh kandidat.

Ini diperburuk oleh tekanan dari lingkungan sekitar atau keluarga yang menerima politik uang, yang membuat individu merasa terpaksa atau terintimidasi untuk mengikuti arus ini.

Pengawasan pemilu yang lemah juga menjadi tantangan. Meskipun ada regulasi yang menentang politik uang, penerapannya sering kali lemah atau tidak konsisten, dengan sanksi yang tidak cukup kuat untuk menjadi pencegah yang efektif.

Kurangnya sumber daya dan kapabilitas lembaga pengawas pemilu membuat praktik politik uang sulit dihilangkan, terutama di daerah yang luas dan terpencil.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, kampanye anti-politik uang yang edukatif harus digalakkan, termasuk menggunakan testimoni dari daerah-daerah yang pernah dirugikan oleh pemimpin korup.

Kedua, membangun kepercayaan pada sistem melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, serta memperkuat lembaga pengawas pemilu. Ketiga, meningkatkan literasi politik melalui pendidikan yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan LSM.

Keempat, pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan finansial pemilih pada uang politik, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat memiliki keterampilan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Melalui pendekatan ini, diharapkan tantangan pragmatisme dan politik uang dapat dikurangi, menjadikan proses Pilkada lebih demokratis dan adil.

Dengan pemilih yang lebih terdidik dan diberdayakan, diharapkan mereka akan memilih berdasarkan visi dan kompetensi kandidat, bukan atas dasar imbalan finansial jangka pendek. (*)

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

Published

1 hari ago

8 Mei 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).

Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.

“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.

Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.

Ia melanjutkan, program ini akan menyasar keluarga utama yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Mekanismenya dilakukan melalui proses identifikasi oleh tim gabungan pusat dan daerah.

Setelah proses itu rampung, penetapan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah bersama Dinas Sosial.

Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa seiring dengan program tersebut, Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.

“Di dalam tim rekrutmen itu tentu ada dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu dibantu pendamping, pendamping kita yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota atau di beberapa wilayah,” sebutnya.

“Kemudian dibantu oleh instrumennya bupati/wali kota lewat Dinsos. Lalu ada juga BPS ini yang memiliki data. Jadi, BPS kabupaten/kota juga ikut terlibat,” tambah Mensos Saifullah.

Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.

Kata wali kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.

“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.

Ia pun menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Melalui Departemen Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya

Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto nantinya menampung siswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam memberikan dukungannya, maka hari ini Pemkot Makassar menyiapkan lahan untuk membangun rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kemensos.

Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah anak-anak yang kurang mampu kurang mampu agar dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.

“Kita berharap apa yang menjadi penegasan Pak Mensos dan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hal yang sangat baik yang harus tersupport dan harus sampai ke semua daerah dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota akan terus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami berterima kasih atas atensi yang sangat baik untuk bisa bersama-sama membangun Kota Makassar khususnya dan bisa mengurangi angka kemiskinan di kota ini,” tutup Appi.