Bawaslu Sulsel Mulai Petakan Daerah Rawan di Pilkada Serentak

Published

1 tahun ago

26 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Badan Pengawasan Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) mulai melakukan pemetaan mengenai daerah yang berpotensi terjadi kerawanan pengawasan pada Pilkada Serentak, 27 November 2024 mendatang.

Bawaslu Sulsel telah mencatat sejumlah isu strategis yang diprediksi akan meningkatkan potensi momentum politik lima tahunan tersebut.

Itu disampaikan Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad dalam diskusi bertajuk ‘Pemetaan Kerawanan Isu-Isu Strategis Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan’ di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Rabu (26/6/2024).

Saiful mengungkapkan, berbagai masalah yang terjadi pada Pilkada 2019 dan Pemilu 2024 akan dijadikan rujukan dalam penyusunan indikator kerawanan.

“Kami akan mencoba merumuskan titik-titik rawan yang masih terjadi di Pilkada 2019, dan meluncurkan hasil pemetaan itu secepatnya,” ujarnya.

Indikator kerawanan yang akan disusun mencakup berbagai isu, mulai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, isu SARA, hoaks, hingga netralitas kepala desa/lurah.

Saiful menyebut, tahap pemutakhiran data pemilih saat ini juga menjadi fokus pengawasan Bawaslu.

“Masalah yang terjadi pada 2019, seperti orang yang sudah tidak ada tetapi masih masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena NIK mereka masih aktif, atau orang yang memiliki NIK ganda, masih ditemukan,” jelas Saiful.

Meskipun SDM Bawaslu terbatas, pengawasan tetap dimaksimalkan dengan petugas pengawas yang ditempatkan di setiap kelurahan/desa.

Bawaslu juga akan memeriksa kembali data pemilih yang telah dicoklit untuk memastikan keakuratan data tersebut.

Jika ada indikasi masalah, hal ini akan ada catatan khusus ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Bawaslu juga akan ketat mengawasi tahapan Pilkada Serentak.

Utamanya persoalan netralitas ASN dan penggunaan anggaran atau kegiatan negara oleh calon tertentu.

Saiful berharap petahana atau mantan petahana tidak menyalahgunakan kewenangan mereka untuk mempengaruhi pemilihan.

“Demikian juga di pencalonan sampai di tahapan kampanye, kami juga punya catatan soal tahapan ini, misalnya soal netralitas, mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang penyalahgunaan anggaran, ataupun kegiatan negara yang dimanfaatkan oleh calon-calon tertentu,” harapnya.

Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada, Saiful menyatakan bahwa Sulsel masih tinggi dalam hal netralitas ASN, netralitas kepala desa/lurah, dan politik uang di beberapa kabupaten/kota. Namun, hingga saat ini, belum ada daerah yang dikategorikan sebagai zona merah.

Bawaslu masih menyusun instrumen untuk memetakan titik-titik rawan dan berharap tidak ada zona merah. Meski demikian, upaya pencegahan maksimal tetap dilakukan.

Dengan berbagai langkah mitigasi ini, Bawaslu Sulsel berharap dapat menghadapi dan mengurangi potensi kerawanan dalam Pilkada 2024. Hal ini untuk memastikan pemilihan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.***

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

7 jam ago

21 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.