Pilwali Makassar: Elektoral Indira Pepet Appi

Published

1 tahun ago

25 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar telah mengeluarkan hasil survei internalnya terhadap figur – figur potensial pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Senin, (24/6/2024).

Dalam survei tersebut, Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin atau Appi menempati posisi teratas.

Appi unggul l secara popularitas dan elektabilitas dibandingkan figur lainnya yang di gadang-gadang di Pilwali Makassar, 27 November 2024.

Survei itu, Appi dipepet Indira Yusuf Ismail yang merupakan istri Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Kemudian disusul politisi senior Partai Golkar Sulsel Rusdin Abdullah yang didukung Partai NasDem.

Adapun di posisi keempat ada nama Anggota DPR RI Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham,

Tak hanya itu, ada juga nama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, mantan pejabat Kota Makassar Abdul Rahman Bando, Anggota DPRD Sulsel Rahman Pina, dan Anggota DPRD Sulsel Sri Rahmi.

Pada hasil tersbut, terlihat jelas, sebagai pendatang baru, sosok Indira memiliki tingkat pengenalan dan keterpilihan sangat tinggi.

Dimana popularitas 66,7 persen dan elektabilitas 9,8 persen.

Jika dilihat matriksnya hasil riset internal PKS, antara popularitas serta elektabikitas Appi dan indira, tidak begitu jauh, terpaut sedikit.

Sehingga dipastikan, hanya Indira bisa lawan kuat Appi di Pilwali Makassar 2024.

Sebagai bakal calon Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, mengatakan, ia mengikuti semua proses partai yang telah dia daftarkan.

“Kami syukuri hasil survei menguatkan kami terus meningkatkan. Ini merupakan tahap lanjutan dari proses penjaringan calon wali kota Makassar yang akan diusung oleh PKS dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2024,” ujarnya, Selasa (25/6/2024).

Indira Yusuf Ismail, yang sudah lama dikenal sebagai figur publik di Makassar, terlihat antusias mengikuti proses ini.

Ditemui usai wawancara, Indira mengungkapkan harapan-harapannya terkait kerja sama dengan PKS. Dia juga mengaku bahwa sejauh ini komunikasinya terjalin baik dengan PKS.

“Harapan-harapan ke depan yang kita bicarakan dan far itu terjalin dengan baik. Komunikasi dengan PKS lumayan, lancar. Silaturahmi sudah beberapa kali dan semakin intens. Nanti kita lihat hasilnya,” harap Indira.

Saat ditanyai mengenai figur pasangan yang akan mendampinginya di Pilwali nanti, Indira belum mau sesumbar.

“Belum, memang sudah banyak (figur) tapi belum bisa kita putuskan. Kita punya pertimbangan, kita tunggu dulu hasil survei yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Diketahui, dari hasil survey tersebut. Tingkat Elektabilitas (keterpilihan) Calon Wali Kota Makassar 2024.

Munafri Arifuddin 36,5 persen, Indira Yusuf Ismail 9,8 persen, Rusdin Abdullah 7,3 persen, Rudianto Lallo 5,3 persen, Aliyah Mustika Ilham 4,3 persen, Abdul Rahman Bando 4,3 persen, Rahman Pina 4,2 persen, Sri Rahmi 2,8 persen.

Kemudian, Ahmad Susanto 2,3 persen, Andi Seto Asapa 1,7 persen, Adi Rasyid Ali 1,3 persen, Irwan Adnan 0,8 persen, Risfayanti Muin 0,7 persen, Amri Arsyid 0,5 persen, Najmuddin 0,3 persen, Imam Fauzan 0,3 persen, Busrah Abdullah 0,2 persen, Nur Kanita Maruddani 0,2 persen, Nasrun 0,2 persen, Azhar Arsyad 0,2 persen.

Sedangkan, unruk tingkat Popularitas (pengenalan) Calon Wali Kota Makassar 2024. Munafri Arifuddin 91,5 persen, Indira Yusuf Ismail 66,7 persen, Rusdin Abdullah 63 persen, Aliyah Mustika Ilham 59,8 persen, Rudianto Lallo 55,2 persen, Abdul Rahman Bando 44,7 persen, Rahman Pina 32,7 persen, Adi Rasyid Ali 30,5 persen.

Disusul, Irwan Adnan 30,3 persen, Andi Seto Asapa 29,8 persen, Busrah Abdullah 25,8 persen, Sri Rahmi 25,2 persen, Ahmad Susanto 23,8 persen, Imam Fauzan 16,8 persen, Amri Arsyid 16,8 persen, Azhar Arsyad 13,8 persen, Najmuddin 12,7 persen, Risfayanti Muin 10,3 persen, Nur Kanita Maruddani 9,5 persen.***

Kementrian Agama RI

Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Published

4 jam ago

26 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.

“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.

Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.

“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.

Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.

Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.

Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.

Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)