Lia Firman Hadirkan Inovasi Phinisita Tunjang Sistem di PTSP Makassar

Published

1 tahun ago

24 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal, Fadliah Firman menghadirkan inovasi aplikasi Peluang usaHa dan potensi INvestaSI digiTAlisasi (PHINISI’TA).

Inovasi PHINISI’TA untuk menunjang sistem Penyelenggaraan di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

“Sistem informasi PHINISI’ TA membuka peluang usaha dan potensi investasi digitalisasi

sistem informasi yang menyajikan data-data yang faktual secara digital terkait peluang usaha dan potensi investasi digitalisasi di Kota Makassar,” jelas Fadliah di Balaikota Makassar, Senin (24/6/2024).

Katanya, inovasi tersebut dapat membantu calon investor memperoleh informasi terkait potensi investasi dan peluang usaha di Kota Makassar sehingga investasi dapat meningkat.

“Potensi Digitalisasi yang dapat menunjukkan pemetaan kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi dan para pelaku usaha (berdasarkan kegiatan usaha) pada wilayah unit pengembangan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi penyusunan master plan investasi di kota Makassar di 15 Kecamatan,” terangnya.

Apalagi, posisi Kota Makassar dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) nantinya akan menjadi daerah

strategis untuk menopang kebutuhan IKN.

“Pengelolaan wilayah, potensi dan sumber daya yang diiringi dengan promosi intensif merupakan salah satu kunci keberhasilan yang harus dipertahankan oleh Kota Makassar sebagai tujuan investasi,” tandasnya.

Sementara, PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra menambahkan Pemerintah Kota Makassar tentunya sangat menyambut baik.

Karena kegiatan ini menjadi energi positif dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik dan memahami tugas sebagai pelayan publik.

Akhirnya sangat berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dirinya mengaku menaruh harapan besar kepada 20 inovasi aksi perubahan ini sehingga bisa meninggalkan pola-pola lama yang dinilai tidak efektif dan sejalan dengan zaman digitalisasi saat ini.

“Kita harus meninggalkan pola-pola lama yang sudah tidak relevan dan adaptif lagi serta kita harus menyesuaikan diri dengan tidak ketinggalan dengan digitalisasi saat ini,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Firman juga meminta peserta PKA angkatan XI untuk mengakselerasikan inovasinya dengan program-program strategis Pemkot Makassar.

“Bahwa inovasi yang bermuatan lokal ini sebenarnya saya tekankan tujuan utama ini berada pada ujungnya itu apa yang dihasilkan dan dimanfaatkan di OPD masing-masing.

Jangan fokus ke launching tapi pelaksanaan nantinya. Semoga bisa bersinergi dengan program strategis pak wali dan memperkuat inovasi yang sudah ada,” ungkapnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

22 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.