10 Tahun Kiprah Rudianto Lallo Kawal Aspirasi Warga Makassar di Parlemen

Published

1 tahun ago

17 April 2024

Kitasulsel–Makassar Memasuki babak baru dalam karir politiknya, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo yang telah selama hampir satu dekade sebagai wakil rakyat, siap melangkah menuju kursi DPR RI.

Kepada Sulselsatu, RL sapaan akrabnya, mengungkapkan refleksi tentang perjalanan panjangnya, serta harapan besarnya bagi masa depan pelayanan publik di Makassar.

Berkiprah di Gedung DPRD Makassar selama hampir sepuluh tahun, Rudi mengaku banyak menyaksikan berbagai momentum suka duka.

“Tentu sukanya saat-saat kita tertawa, senyum, dukanya tentu kalau kita ada kawan perjuangan kemudian meninggalkan kita selamanya, lalu kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu banyak juga kenang-kenangan,” ucap Rudi.

Dalam konteks tugasnya sebagai wakil rakyat, Rudi tidak pernah lelah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meski mengakui bahwa tidak semua keinginan warga dapat dipenuhi, dirinya menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan panggilan yang tak terhingga.

Di pengujung masa jabatannya, Rudi mengaku banyak mengalihkan fokusnya untuk menyelesaikan program-program penting, seperti pembangunan dermaga di wilayah pesisir, yang menjadi tulang punggung akses transportasi bagi masyarakat.

“Di tahun akhir ini sebisa mungkin program-program yang saya sudah dapatkan dari proses reses itu bisa dilaksanakan, itu yang saya kawal.

Misalkan pembuatan dermaga di pulau terluar di Makassar, di Langkai, di Buloa, di Lakkang, Pampang, itu semua yang saya kawal supaya akses transportasi di wilayah-wilayah pesisir ini bisa lancar.

Rasa-rasanya Alhamdulillah ada lah guna kita menjadi pejabat publik,” kata Rudi.

Kendati demikian, di tengah keberhasilan tersebut, dirinya tak menampik bahwa masih banyak aspirasi warga yang belum terpenuhi.

Terlebih lagi, perlu adanya kontinuitas dalam menjaga dan melanjutkan program-program yang telah diinisiasi.

“Menjadi pejabat publik, pelayan publik, pasti tidak bisa kita memuaskan semua orang, semua pihak. Kita berjuang semaksimal mungkin saja,” sebutnya.

Rudi pun membagikan pesan inspiratif bagi para calon anggota dewan yang akan datang.

Ia menegaskan pentingnya menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama di atas kepentingan politik partisan.

“Teman-teman yang terpilih harus memaknai bahwa mereka ini adalah wakil rakyat, mereka adalah penyambung lidah rakyat.

Mereka adalah betul wakil partai, tapi cukuplah begitu masuk di DPR, mereka adalah penyelenggara pemerintahan,” jelas Rudi.

“Oleh karena dia penyelenggara pemerintahan di daerah, maka seyogyanya yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat. Jangan ada banyak kepentingan-kepentingan partai lalu kemudian kepentingan ini mencederai atau melupakan kehendak rakyat,” tegasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

23 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)