Connect with us

LBH Makassar Minta Penegak Hukum Dalami Dugaan Suap Komisi A DPRD Sulsel

Published

on

Kitasulsel–Makassar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar angkat bicara terkait dugaan suap seleksi Anggoga Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) yang diduga kuat melibatkan anggota Komisi A DPRD Sulsel.

Dugaan suap ini bergulir setelah Komisi A DPRD Sulsel menyampaikan hasil seleksi tanpa melalui prosedur yang seharusnya dan sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi.

Salah seorang aktivis LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa mengatakan, isu yang sudah bergulir di publik ini harus segera ada ujungnya yakni pengungkapan siapa-siapa yang terlibat dan bagaimana modus yang dilakukan oknum anggota DPRD Sulsel.

Menurutnya, kasus ini harus bergulir di ranah pidana selain di Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel. “Ini sudah menjadi konsumsi publik. Maka, aparat penegak hukum harusnya sudah turun dan bergerak untuk mendalami dugaan suap ini. Jangan lagi menunggu harus ada yang melapor atau mengadu,” tegasnya, Kamis, (9/5/2024).

Azis Dumpa mengatakan, dugaan suap ini mencoreng institusi DPRD Sulsel. Bahkan di akhir-akhir periode legislatif 2019-2024, ternyata ada lagi praktik yang memalukan seperti ini.

Dengan demikian, kata dia, memang sudah selayaknya, dugaan suap kni diproses segera dan jika memang terbukti, maka sanksi pidana, sanksi etik, dan sanksi publik harus diterima mereka yang terlibat.

“Sangat disesalkan, ada dugaan suap seperti ini. BK harus proaktif mengguliirkan masalah ini karena hanya BK yang bisa menjaga marwah institusinya. Kalau didiamkan, maka sama saja melakukan pembiaran,” ungkapnya.

Selain itu, dia berharap mereka yang bisa mengungkap fakta ini untuk tidak perlu khawatir dalam melakukan pelaporan. Di sisi lain, Azis berharap ada perlindungan bagi mereka yang mengungkan kasus ini.

Sebab, hanya dengan cara seperti ini, praktik- praktik kotor bisa dicegah terus terjadi dan merusak semua sendi institusi negara.

Sebelumnya eks Ketua Komisi Informasi Sulsel, Aswar Hasan juga menyoroti proses fit and proper test oleh Komisi A DPRD Sulsel. Selain karena dilakukan secara tertutup, juga proses uji kelayakan seperti ala kadarnya karena tidak mendalami sejauhmana kompetensi calon komisioner.

“Ini melanggar prosedur sehingga memang seleksi kali ini di Komisi A perlu dipertanyakan,” ujarnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).

Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.

“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.

Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.

Ia melanjutkan, program ini akan menyasar keluarga utama yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Mekanismenya dilakukan melalui proses identifikasi oleh tim gabungan pusat dan daerah.

Setelah proses itu rampung, penetapan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah bersama Dinas Sosial.

Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa seiring dengan program tersebut, Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.

“Di dalam tim rekrutmen itu tentu ada dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu dibantu pendamping, pendamping kita yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota atau di beberapa wilayah,” sebutnya.

“Kemudian dibantu oleh instrumennya bupati/wali kota lewat Dinsos. Lalu ada juga BPS ini yang memiliki data. Jadi, BPS kabupaten/kota juga ikut terlibat,” tambah Mensos Saifullah.

Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.

Kata wali kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.

“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.

Ia pun menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Melalui Departemen Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya

Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto nantinya menampung siswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam memberikan dukungannya, maka hari ini Pemkot Makassar menyiapkan lahan untuk membangun rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kemensos.

Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah anak-anak yang kurang mampu kurang mampu agar dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.

“Kita berharap apa yang menjadi penegasan Pak Mensos dan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hal yang sangat baik yang harus tersupport dan harus sampai ke semua daerah dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota akan terus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami berterima kasih atas atensi yang sangat baik untuk bisa bersama-sama membangun Kota Makassar khususnya dan bisa mengurangi angka kemiskinan di kota ini,” tutup Appi.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel