Catatan Fraksi PKS DPRD Makassar Buat Wali Kota Danny

Published

2 tahun ago

23 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Makassar meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, memperhatikan pelayanan publik yang ada di kota Makassar.

Hal tersebut di ungkapan juru bicara Fraksi partai PKS Yeni Rahman saat rapat paripurna tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota Makassar 2023, di ruang rapat kantor DPRD kota Makassar Jl AP Pettarani.

Katanya,Fraksi PKS memberikan apresiasi atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan APBD 2023.

“Kami melihat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh OPD untuk bersama-sama bersinergi memperoleh capaian luar biasa ini,” katanya.

Raihan Opini WTP tersebut bukan berarti sudah tidak ada kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Justru secara administratif, raihan ini mendorong kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi.

“Kami mencatat dan selalu memantau dengan baik saran-saran dan pertimbangan dari BPK agar dapat segera ditindak lanjuti dan agar tidak terulang dimasa-masa yang akan datang,” ujarnya

Katanya, setidaknya 9 point yang perlu menjadi perhatian Danny Pomanto dalam melakukan pelayanan publik.

Berikut deretan point yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan diantaranya:

1. Apa Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tingginya harga-harga kebutuhan pokok pada saat kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat? Mohon penjelasan.

2. Bagaimana perbaikan pelayanan di puskesmas pada PABD 2023?Kami menemukan adanya Puskesmas yang jam pelayannya belum sesuai, bahkan ada yang sudah tidak melayani setelah istirahat sholat dhuhur dengan berbagai alasan. Mohon penjelasan.

3. Sudah sampai dimana tahapan Pembangunan Sirkuit di Untia? sudah berjalan sampai pada tahapan apa pada tahun 2023 dan apa yang akan dituntaskan pada tahun 2024?.

4. Sejauhmana peran yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mewujudkan pembangunan stadion? Mohon penjelasan.

5. Sejauhmana peran pemerintah dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat berupa judi online? Mohon Penjelasan.

6. FPKS mendukung agenda pengentasan dan pencegahan stunting di Kota Makassar. Akan tetapi pengunaan alokasi anggaran harus efektif dan sesuai dengan kondisi setiap kelurahan, tidak bisa disamaratakan. sejauhmana pelaksanaannya dan kelurahan apa saja yang menjadi sentra stunting di Kota Makassar?.

7. Mohon penjelasan pembangunan infrastruktur sekolah – sekolah yang menjadi temuan karena kondisinya yang sudah rusak, baik atap hingga temboknya.

8. Mohon penjelasan penggunaan anggaran untuk lorong wisata. Apa saja indikator keberhasilan yang dilaksanakan?

9. Pada Pemandangan Umum tahun lalu atas penggunaan APBD 2022, FPKS telah menyarankan untuk mempercepat penetapan kepala sekolah yang statusnya masih pejabat sementara. Mohon penjelasan, apakah telah didefinitfkan? Mohon penjelasan. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Musyawarah Adat Padoe, Tegaskan Dukungan Pelestarian Budaya

Published

1 jam ago

27 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Musyawarah Adat Budaya Suku Padoe yang digelar di Rumah Adat Padoe, Kecamatan Wasuponda, Jumat (27/03/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada Lembaga Adat Padoe atas terselenggaranya kegiatan musyawarah yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

Ia menilai, musyawarah adat tersebut memiliki peran penting dalam memberikan dampak positif, tidak hanya bagi masyarakat Padoe, tetapi juga bagi masyarakat Luwu Timur secara keseluruhan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami berharap kegiatan ini benar-benar membawa manfaat yang baik. Karena kita di Luwu Timur tidak bisa dipisahkan dari adat,” ujarnya.

Menurut Irwan, keberadaan adat dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat serta menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Batara Guru ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung setiap hasil dan rencana yang dihasilkan dari musyawarah adat tersebut.

“Kami siap mendukung apa yang menjadi harapan dan perencanaan adat Padoe, karena saya merasa menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Padoe,” tegasnya.

Ia juga berharap, musyawarah besar ini mampu melahirkan keputusan terbaik yang dapat menjadi rujukan bersama, sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Perbedaan itu hal yang biasa, namun dinamika harus kita jadikan sebagai berkah, bukan permasalahan,” tandas Bupati Irwan.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya sebagai fondasi pembangunan daerah.