Kitasulsel–Makassar Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang menghadiri Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar, Jumat, 21 Juni 2024.

Kunjungan Kerja tersebut dipimpin Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Prof Dr Zainuddin Maliki dan diterima langsung Direktur Poltekpar Makassar Herry Rachmat Widjaja. Kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Kepariwisataan yang akan menjadi pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 2009.

Dalam kegiatan itu, Darmawan menyampaikan terkait kondisi pariwisata di Sulawesi Selatan, dimana dulunya kawasan wisata Toraja merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Nasional kini tidak lagi menjadi DTW Nasional.

Selain itu, perkembangan kelembagaan dalam mengurusi kepariwisataan juga menjadi masukan Darmawan dalam kunjungan komisi tersebut. Dimana pentingnya pengembangan lembaga pariwisata lokal dalam mengelola kawasan wisata daerah

“Mungkin bisa dipikirkan agar bagaimana lembaga pariwisata lokal bisa berkembang seiring dengan lembaga kepariwisataan yang lain yang memiliki cakupan yang lebih besar. Sehingga bisa tumbuh dan berkembang dan dibesarkan oleh (lembaga) yang sudah besar,” ucapnya.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Darmawan juga berharap agar SDM lokal bisa diberdayakan dan tidak mengambil SDM dari luar wilayah lokal dalam memperluas pelayanannya pada kawasan wisata didaerah masing-masing.

“Karena kita yang seharusnya ada wilayah yang berkembang oleh orang lokal, tapi malah tergantikan oleh orang-orang dari luar yang seharusnya mereka (SDM lokal) bisa berdaya pada tempat tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Prof DR Zainuddin Maliki, mengatakan, dalam kunjungannya di kampus Poltekpar Makassar, pihaknya banyak menerima masukan dari para penggiat wisata di Sulawesi Selatan dan hal itu sangat membantu tim penyusun RUU Kepariwisataan dalam proses pembuatan undang-undang.

“Kunjungan kami di Poltekpar Makassar ini sangat produktif, ada 14 masukan yang sangat membantu kami di dalam proses menyusun Rancangan Undang-undang pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 yang sekarang tahapannya sudah memasuki harmonisasi di badan legislasi. Mudah-mudahan ada undang-undang pariwisata yang bisa benar-benar menjamin bisa mengubah paradigma kita dari ‘mass tourism’/turisme massa jumlah wisatawan, menjadi ‘quality tourism’/turisme berkualitas, turisme berkelanjutan,” ungkapnya.

Terkait kelembagaan, Ia mengatakan, saat ini dibutuhkam kehadiran lembaga dengan kondisi infrastruktur yang ada yang bisa membantu kekurangan-kekurangan yang selama ini dihadapi terutama infrastruktur.

Selain masalah infrastruktur, lanjutnya, masalah transportasi dan kebersihan juga menjadi masukan dalam pertemuan itu. Sehingga, masukan-masukan ini akan menjadi bahan tindak lanjut dari tim penyusun RUU Kepariwisataan.

“Juga tadi dikeluhkan masalah transportasi kemudian juga masalah kebersihan bangsa Indonesia ini budayanya harus ditingkatkanlah budaya hidup bersih.

Orang diluar negeri itu jualan-jualan kebersihan, kalau dari kekayaan, keindahan sumber daya alamnya Indonesia kaya raya, tapi kita miskin dari budaya kebersihan itu. Ini yang harus ditingkatkan kualitas kebersihan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Poltekpar Makassar, Herry Rachmat Widjaja mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya juga menerima beberapa masukan dari beberapa pihak atau stakeholder pariwisata.

Salah satunya dengan memasukkan unsur sustainable development yang akan menjadi sub mata kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar.

Terlebih lagi, katanya, ciri khusus dari Poltekpar Makassar adalah wisata bahari karena posisi Poltekpar yang berada di kawasan Indonesia Timur yang kaya akan wisata bahari. (*)