Connect with us

Pembangunan Kantor UPT Bapenda Sulsel Ditarget Tuntas Lima Bulan Kedepan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pembangunan Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan (Sulsel) di tiga kabupaten ditargetkan selesai dalam waktu lima bulan kedepan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang saat diwawancara Rakyat Sulsel, Rabu (19/6/2024).

Ia menyampaikan, pembangunan tiga kantor UPT Bapenda Sulsel itu yang terletak di Kabupaten Luwu, Luwu Timur dan Soppeng itu menunggu tahap perencanaan untuk segera dilakukan pengerjaan fisik, pembangunan gedung.

“Kita mau bangunkan kantor saat ini menunggu perencanaan selesainya perencanaan untuk masuk fisik,” tuturnya.

Bahkan kata dia, jika merujuk pada proses yang terus dilakukan oleh pihaknya sendiri, penyelesaian kantor UPT itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu lima bulan kedepan.

“Jika perencanaan selesai, pengerjaan fisik itu bisa selesai kemungkinan 4 sampai 5 bulan pembangunan kantor itu,” paparnya.

Hal itu tentu diharapkan dapat segera memberikan dampak positif untuk pelayanan kepada masyarakat oleh Pemprov Sulsel, apalagi kantor tersebut juga akan menjadi salah satu perpanjangan tangan Bapenda Sulsel yang bergerak pada pendapatan daerah.

“Tentu harapan kita kalau sudah pembangunan fisiknya kantor itu bisa segera dioperasikan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh mengatakan optimalisasi pelayanan pembayaran pajak daerah.

Kata dia, kantor juga merupakan salah satu representatif untuk memberikan  kenyamanan bagi wajib pajak.

“Unsur-unsur pelayanan prima juga dapat lebih mudah diaplikasikan jika sarana dan prasarana memenuhi syarat yg telah ditentukan,” tuturnya.

Bahkan menurutnya, kenyamanan yang diberikan kepada para wajib pajak secara tidak langsung juga akan semakin meningkatkan kesadaran para wajib pajak.

“Kalau wajib pajak merasa nyaman maka minat untuk  datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak pasti semakin meningkat, yang nantinya akan menambah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD),” paparnya. (Abu/B)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri Tekankan Reformasi dan Digitalisasi di PT BPR Perseroda

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya perbaikan manajerial dan penguatan kinerja di tubuh PT BPR Kota Makassar Perseroda. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (28/7/2025).

“Ke depan, saya berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” ujar Munafri.

Menurutnya, keberadaan PT BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Atas nama pemerintah kota, saya berharap perusahaan ini tidak hanya berjalan sebagai perusahaan semata,” jelasnya.

“BPR harus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan pemerintah kota sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” tambah dia.

Munafri menekankan beberapa aspek krusial, mulai dari penyempurnaan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga inovasi digital.

Ia menyadari, edukasi dan pembenahan ini dilakukan untuk melengkapi struktur arahan dan dewan pengawas yang selama ini tidak optimal, sehingga kinerja perusahaan juga belum berjalan sempurna.

“Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai pemegang saham,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, pengembangan SDM harus menjadi prioritas. Jika tidak segera diperhatikan, ia khawatir hal ini akan menjadi persoalan lain yang bisa menghambat kinerja di tahun-tahun mendatang.

“Direksi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi agar tidak tertinggal,” tambahnya.

Menutup Arahnya, Munafri meminta jajaran arah PT BPR Kota Makassar Perseroda untuk segera merumuskan strategi yang konkret.

“Saya berharap edukasi ini bisa menjadi pijakan untuk memperbaiki semua hal yang disebutkan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kapasitasnya sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” tutupnya.

Sedangkan, Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga, memaparkan laporan kinerja perusahaan tahun buku 2024 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2025.

“Pada rapat hari ini, kami melaporkan pertanggungjawaban yang telah diaudit, sekaligus menyampaikan usulan-usulan strategi terkait pengelolaan perusahaan dan kebijakan pemegang saham,” ujar Qurani.

Ia menjelaskan bahwa total aset perusahaan tahun 2024 mencapai Rp25.947 miliar, atau 199,9% dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar Rp23.738 miliar.

Dari sisi pendapatan, BPR berhasil membukukan pendapatan operasional sebesar Rp3.234 miliar. Adapun biaya operasional tercatat Rp3,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan rencana awal Rp2,5 miliar.

“Laba buku tahun 2024 tercatat sebesar Rp225 juta. Ini menjadi dasar untuk pembahasan tambah penggunaan laba bersih setelah pajak,” Qurani.

RUPS juga mengagendakan pembahasan mengenai penyempurnaan struktur direksi dan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, serta evaluasi pendapatan jajaran manajemen.

Hadir pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, selaku pemimpin pemegang saham perusahaan, tim ahli Wali Kota Hudli Huduri, Dara Nasution. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel