Danny Pomanto Diskusi Bersama Menteri Tito dan AHY tentang Kebijakan Pemda Terhadap Air di 10th WWF 2024

Published

1 tahun ago

22 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berpartisipasi dalam 10th World Water Forum (WWF) 2024 di Bali dengan tema Local and Regional Governments champion transformative action in a pivotal moment of the global political agenda.

Mendagri Tito mengatakan sesi hari ini mendiskusikan mengenai peran pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam manajemen air.

Tito katakan jikalau bicara tentang kerja sama antar negara maka akan mempengaruhi sistem politik yang ada di pemerintahan masing-masing.

Karena ada yang menerapkan sistem demokrasi, otoritarian, ada juga desentralisasi penuh, sentralisasi, dan lainnya sehingga akan dinamis.

Tetapi air sendiri tidak mengenal sistem itu. Makanya, saran Tito masing-masing harus membagi tugas.

“Yang penting di-treat mau jadi kawan atau lawan. Nah kita mau jadikan air kawan jadi kita bagi tugas. Peran pusat, provinsi juga kabupaten kota,” kata Tito pada sela-sela konferensi pers usai acara di Hotel BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu, (22/05/2024).

Dari pengalaman Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lainnya, mantan Kapolri ini menuturkan perlu membuat semacam join declaration dan guidance bagi pemerintah-pemerintah daerah.

Guidance itu ada beberapa poin, mengenai masalah pendidikan, perencanaan, planning dan budgetingnya, serta isu-isu air lainnya.

Lalu air juga bukan sebagai musuh sebagaimana terjadinya bencana banjir, kekeringan dan lainnya. “Diharapkan masukkan ini jadi pertimbangan,” tuturnya.

Sementara perihal usulan adanya kelembagaan air, sebut dia, itu menjadi salah satu pertimbangan. Lantaran dirinya bukan wewenang di dalamnya.

Apalagi melihat berkembangnya jumlah penduduk dunia, sementara jumlah energi atau makanan dan air terbatas.

Sedangkan, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan gagasan itu perlu disampaikan lebih dalam melihat dari pentingnya upaya integrasi, sinkronisasi urusan manajemen air dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah.

Apalagi, dia sebut, ini bukan yang pertama lantaran ada sejumlah negara yang terlebih dahulu mendirikan institusi seperti ini.

Olehnya bukan saja menambah badan kewenangan baru, badan air nasional atau apapun namanya diharapkan bisa menjadi wadah bagi penataan manajemen air untuk menghadapi krisis air cepat atau lambat.

“Tetapi sekali lagi saya tidak punya kewenangan hanya menyampaikan ini ke forum internasional. Bisa kita diskusikan lagi jika ada nilai baik dan positif,” ucapnya.(*)

Pendidikan

51 Pesantren Terima Izin Operasional, Publik Makin Banyak Pilihan

Published

4 jam ago

29 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama Republik Indonesia menyerahkan Izin Operasional (Izop) kepada 51 pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia. Penyerahan ini menandai pengakuan negara terhadap eksistensi dan legalitas lembaga pendidikan khas Indonesia tersebut.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyampaikan bahwa legalitas operasional bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk afirmasi negara atas peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

“Pesantren adalah fondasi utama pendidikan Islam di Indonesia. Dengan memiliki izin operasional, pesantren tidak hanya mendapatkan legitimasi hukum, tetapi juga akses ke berbagai program pemerintah untuk peningkatan mutu kelembagaan,” ujar Suyitno dalam acara penyerahan di Jakarta, Selasa (29/07/2025).

Suyitno menambahkan bahwa Kementerian Agama terus melakukan transformasi layanan publik, termasuk dalam proses perizinan pesantren, dengan mendorong digitalisasi sistem perizinan yang cepat, akurat, dan transparan.

“Kami tidak ingin mempersulit, justru mempercepat. Melalui pendekatan digital, layanan izin operasional kini lebih mudah dijangkau, terutama bagi pesantren-pesantren di daerah terpencil,” tegasnya.

Penyerahan izin operasional ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemenag dalam mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pesantren, agar mampu menjadi lembaga yang unggul secara akademik, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai dan tradisi Islam Nusantara.

“Kami ingin pesantren menjadi kekuatan utama pendidikan Islam, sekaligus pusat transformasi sosial dan pemberdayaan umat,” pungkas Suyitno.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menjelaskan bahwa keberadaan izin operasional menjadi dasar penting bagi pesantren untuk mengakses berbagai program afirmasi pemerintah.

“Pesantren yang sudah memiliki Izop dapat mengikuti program strategis seperti Bantuan Operasional Pesantren (BOP), Program Kemandirian Pesantren, hingga program pelatihan dan pemberdayaan berbasis ekonomi,” jelas Basnang.

Ia juga mengungkapkan bahwa 51 pesantren yang menerima izin operasional kali ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, mencerminkan komitmen Kemenag dalam melayani secara adil dan merata tanpa diskriminasi wilayah.

“Baik pesantren besar maupun kecil, di kota maupun pelosok, berhak mendapat layanan yang sama. Prinsip kami: inklusif, partisipatif, dan setara,” tambahnya.

SITREN Kembali Aktif

Dalam kesempatan yang sama, Kemenag juga mengumumkan reaktivasi sistem SITREN (Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren), aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, perpanjangan, hingga pencabutan tanda daftar keberadaan pesantren.

Melalui SITREN, pengajuan dilakukan sepenuhnya secara digital, mulai dari unggah dokumen, pemantauan proses verifikasi, hingga penerbitan Piagam Statistik Pesantren (PSP) dan Nomor Statistik Pesantren (NSP).

“SITREN sempat kami nonaktifkan selama satu tahun untuk proses evaluasi dan penyempurnaan sistem. Kini kami hadirkan kembali dengan fitur yang lebih responsif, aman, dan terintegrasi,” terang Basnang.

Aktivasi kembali SITREN ditandai secara simbolis dengan penyerahan PSP dan NSP kepada 51 pesantren penerima izin operasional. Ini sekaligus menandai bahwa proses transformasi digital di lingkungan pesantren terus berjalan dan menjadi prioritas layanan Kementerian Agama. (*)