Indira Yusuf Ismail Ajak Pengurus LDII Sukseskan Program Penguatan Keimanan Umat dan Jagai Anakta

Published

1 tahun ago

23 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengajak pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk turut mensukseskan Program Penguatan Keimanan Umat dan Jagai Anakta’.

Hal itu disampaikan Indira pada saat dirinya menerima audiensi pengurus LDII di Kantor TP PKK Kota Makassar, Kamis (23/05/2024). Indira mengajak untuk ikut serta menerapkan dua program unggulan Pemkot Makassar tersebut.

Hal itu sejalan dengan audiensi yang dilakukan pengurus LDII yang meminta Indira agar berkenan menjadi narasumber utama pada seminar nasioanal yang akan mengangkat tema parenting.

Indira pun menyambut baik undangan menjadi narasumber tersebut. Namun demikian, Indira menyampaikan alangkah baiknya jika berbagai edukasi yang diberikan bisa tepat sasaran dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat di Lorong lorong Wisata.

Sama halnya dengan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dan TP PKK Kota Makassar yang menjadikan lorong wisata sebagai pintu masuknya berbagai program. Termasuk dalam hal edukasi parenting.

“Kemarin saya bilang waktu audiensi dengan Aisyiah, tadi juga saat kajian dengan ustad, saya bilang kita keroyok, kita turun ke mecamatan, ndak usah ceramah di hotel, langsung kemasyarakatnya,” jelasnya.

Sehingga, dengan hadirnya berbagai organisasi perempuan di Kota Makassar yang punya program sejalan dengan pemerintah, bisa ikut terjun langsung di tengah-tengah masyarakat memberi penguatan edukasi.

Minimal, lanjut Indira, masyarakat ditanamkan nilai-nilai agama yang sederhana tapi berkesinambungan. Indira mencontohkan, seperti nilai nilai agama yang berhubungan dan kehidupan sehari-hari.

“Ajarkan yang sederhana saja, yang harus kita pikirkan adalah keseharian kita, yang membangun masyarakat. Ibu-ibu ajarkan bagaimana hidup bersih, Anak-anak diajarkan sopan santun misalnya, kita PKK juga punya keterbatasan memberi edukasi,” pungkasnya.

Indira pun berharap gerakan massif dan saling bersinergi tersebut paling tidak dapat dimulai diantara pengurus organisasi perempuan di Kota Makassar.

“Kita harus kompak bersama. Gerakan ini harus dimulai dari kita, sesama organisasi perempuan,” harap Indira.(*)

Pendidikan

51 Pesantren Terima Izin Operasional, Publik Makin Banyak Pilihan

Published

3 jam ago

29 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama Republik Indonesia menyerahkan Izin Operasional (Izop) kepada 51 pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia. Penyerahan ini menandai pengakuan negara terhadap eksistensi dan legalitas lembaga pendidikan khas Indonesia tersebut.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyampaikan bahwa legalitas operasional bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk afirmasi negara atas peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

“Pesantren adalah fondasi utama pendidikan Islam di Indonesia. Dengan memiliki izin operasional, pesantren tidak hanya mendapatkan legitimasi hukum, tetapi juga akses ke berbagai program pemerintah untuk peningkatan mutu kelembagaan,” ujar Suyitno dalam acara penyerahan di Jakarta, Selasa (29/07/2025).

Suyitno menambahkan bahwa Kementerian Agama terus melakukan transformasi layanan publik, termasuk dalam proses perizinan pesantren, dengan mendorong digitalisasi sistem perizinan yang cepat, akurat, dan transparan.

“Kami tidak ingin mempersulit, justru mempercepat. Melalui pendekatan digital, layanan izin operasional kini lebih mudah dijangkau, terutama bagi pesantren-pesantren di daerah terpencil,” tegasnya.

Penyerahan izin operasional ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemenag dalam mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pesantren, agar mampu menjadi lembaga yang unggul secara akademik, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai dan tradisi Islam Nusantara.

“Kami ingin pesantren menjadi kekuatan utama pendidikan Islam, sekaligus pusat transformasi sosial dan pemberdayaan umat,” pungkas Suyitno.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menjelaskan bahwa keberadaan izin operasional menjadi dasar penting bagi pesantren untuk mengakses berbagai program afirmasi pemerintah.

“Pesantren yang sudah memiliki Izop dapat mengikuti program strategis seperti Bantuan Operasional Pesantren (BOP), Program Kemandirian Pesantren, hingga program pelatihan dan pemberdayaan berbasis ekonomi,” jelas Basnang.

Ia juga mengungkapkan bahwa 51 pesantren yang menerima izin operasional kali ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, mencerminkan komitmen Kemenag dalam melayani secara adil dan merata tanpa diskriminasi wilayah.

“Baik pesantren besar maupun kecil, di kota maupun pelosok, berhak mendapat layanan yang sama. Prinsip kami: inklusif, partisipatif, dan setara,” tambahnya.

SITREN Kembali Aktif

Dalam kesempatan yang sama, Kemenag juga mengumumkan reaktivasi sistem SITREN (Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren), aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, perpanjangan, hingga pencabutan tanda daftar keberadaan pesantren.

Melalui SITREN, pengajuan dilakukan sepenuhnya secara digital, mulai dari unggah dokumen, pemantauan proses verifikasi, hingga penerbitan Piagam Statistik Pesantren (PSP) dan Nomor Statistik Pesantren (NSP).

“SITREN sempat kami nonaktifkan selama satu tahun untuk proses evaluasi dan penyempurnaan sistem. Kini kami hadirkan kembali dengan fitur yang lebih responsif, aman, dan terintegrasi,” terang Basnang.

Aktivasi kembali SITREN ditandai secara simbolis dengan penyerahan PSP dan NSP kepada 51 pesantren penerima izin operasional. Ini sekaligus menandai bahwa proses transformasi digital di lingkungan pesantren terus berjalan dan menjadi prioritas layanan Kementerian Agama. (*)