Kitasulsel–Makassar Dalam rangka ulang tahun yang ke-41, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Expo Pengawasan intern 2024 di Krakatau Grand Ballroom, TMII.
Kegiatan ini diikuti oleh pengawasan intern dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dan BUMN/D (KLPBU) dan dikunjungi oleh ribuan pengunjung.
Tak ketinggalan Pemerintah Kota Makassar juga ikut serta dalam Expo Pengawasan Intern 2024 tersebut.
PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra mengatakan kehadiran kota Makassar dalam expo pengawasan intern 2024 ini suatu bentuk kesyukuran karena kota Makassar mendapat ruang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui Inspektorat Makassar, Pemkot menghadirkan booth yang memamerkan sejumlah capaian dan keberhasilan yang telah diraih Pemkot Makassar.
“Alhamdulillah Kota Makassar hadir dan berkumpul sederetan dengan booth-booth dari kementerian dan lembaga keuangan lainnya. Kita mendapatkan kesempatan progres pencapaian pembangunan yang selama ini yang ada di daerah Makassar,” ucap Firman.
Firman menjelaskan Makassar tampil dengan memperlihatkan sejumlah program inovasi dalam hal pengawasan. Inovasi ini mendapat apresiasi.
Apalagi kata Firman, ia melihat tujuan expo ini untuk memberitahukan kepada publik bahwa pengawasan intern hadir untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas keuangan daerah dan pembangunan nasional melalui kemajuan teknologi digitalisasi.
Dan hal itu sudah dilakukan di Kota Makassar dengan pengawasan melalui digital dan memiliki prinsip transparansi, tepat dan berkualitas.
“Alhamdulillah kami Tampilkan beberapa Inovasi dan juga capaian-capaian dan sampai saat ini mendapat penghargaan dan apresiasi dari beberapa Pemerintah pusat dan itu yang kita tampilkan. Tentunya dengan teknologi digitalisasi yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Danny,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Makassar kerap mendapat perhatian dari Pemerintah pusat. Olehnya itu apa yang dicapai menjadi semangat untuk bekerja jauh lebih baik lagi.
“Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut Makassar mendapat kesempatan terpilih menjadi perwakilan pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Semoga dengan kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan atau pengalaman yang banyak lagi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Eka Asma Zulistia
mengaku senang dengan kegiatan tersebut.
Ia bangga dengan capaian yang di raih dengan hadir langsung dalam Expo Pengawasan 2024.
“Ini adalah Expo BPKP di dalamnya inovasi di beberapa daerah, sehingga bisa berbagi pengalaman dan program kami dari inspektorat kota Makassar,” kata Eka.
Eka berharap apa yang telah di raih Makassar hari ini menjadi semangat dan motivasi untuk terus berbuat dan berkarya untuk Kota Makassar.
“Salah satu dari 30 pemerintah daerah Provinsi Kabupaten Kota yang diminta untuk mengikuti expo pengawasan ini nantinya inspektorat daerah ini yang sudah mencapai kapasitas kapabilitas APIP,” pungkasnya.
Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama Republik Indonesia menyerahkan Izin Operasional (Izop) kepada 51 pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia. Penyerahan ini menandai pengakuan negara terhadap eksistensi dan legalitas lembaga pendidikan khas Indonesia tersebut.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyampaikan bahwa legalitas operasional bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk afirmasi negara atas peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
“Pesantren adalah fondasi utama pendidikan Islam di Indonesia. Dengan memiliki izin operasional, pesantren tidak hanya mendapatkan legitimasi hukum, tetapi juga akses ke berbagai program pemerintah untuk peningkatan mutu kelembagaan,” ujar Suyitno dalam acara penyerahan di Jakarta, Selasa (29/07/2025).
Suyitno menambahkan bahwa Kementerian Agama terus melakukan transformasi layanan publik, termasuk dalam proses perizinan pesantren, dengan mendorong digitalisasi sistem perizinan yang cepat, akurat, dan transparan.
“Kami tidak ingin mempersulit, justru mempercepat. Melalui pendekatan digital, layanan izin operasional kini lebih mudah dijangkau, terutama bagi pesantren-pesantren di daerah terpencil,” tegasnya.
Penyerahan izin operasional ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemenag dalam mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pesantren, agar mampu menjadi lembaga yang unggul secara akademik, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai dan tradisi Islam Nusantara.
“Kami ingin pesantren menjadi kekuatan utama pendidikan Islam, sekaligus pusat transformasi sosial dan pemberdayaan umat,” pungkas Suyitno.
Direktur Pesantren, Basnang Said, menjelaskan bahwa keberadaan izin operasional menjadi dasar penting bagi pesantren untuk mengakses berbagai program afirmasi pemerintah.
“Pesantren yang sudah memiliki Izop dapat mengikuti program strategis seperti Bantuan Operasional Pesantren (BOP), Program Kemandirian Pesantren, hingga program pelatihan dan pemberdayaan berbasis ekonomi,” jelas Basnang.
Ia juga mengungkapkan bahwa 51 pesantren yang menerima izin operasional kali ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, mencerminkan komitmen Kemenag dalam melayani secara adil dan merata tanpa diskriminasi wilayah.
“Baik pesantren besar maupun kecil, di kota maupun pelosok, berhak mendapat layanan yang sama. Prinsip kami: inklusif, partisipatif, dan setara,” tambahnya.
SITREN Kembali Aktif
Dalam kesempatan yang sama, Kemenag juga mengumumkan reaktivasi sistem SITREN (Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren), aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, perpanjangan, hingga pencabutan tanda daftar keberadaan pesantren.
Melalui SITREN, pengajuan dilakukan sepenuhnya secara digital, mulai dari unggah dokumen, pemantauan proses verifikasi, hingga penerbitan Piagam Statistik Pesantren (PSP) dan Nomor Statistik Pesantren (NSP).
“SITREN sempat kami nonaktifkan selama satu tahun untuk proses evaluasi dan penyempurnaan sistem. Kini kami hadirkan kembali dengan fitur yang lebih responsif, aman, dan terintegrasi,” terang Basnang.
Aktivasi kembali SITREN ditandai secara simbolis dengan penyerahan PSP dan NSP kepada 51 pesantren penerima izin operasional. Ini sekaligus menandai bahwa proses transformasi digital di lingkungan pesantren terus berjalan dan menjadi prioritas layanan Kementerian Agama. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login