Sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Wahab Tahir: Jangan Wariskan Kebodohan Kepada Anak Kita

Published

2 tahun ago

8 Januari 2024

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir meminta agar para orangtua untuk tetap memberikan pendidikan kepada anak. Sehingga, karakter mereka terbentuk terlebih kecerdasannya.

Demikian disampaikan Abdul Wahab Tahir saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Royal Bay, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (8/1/2024).

“Jangan sampai kita wariskan kebodohan kepada anak-anak kita. Kita berikan dia pendidikan, itu kewajiban kita sebagai orangtua,” ucapnya.

Legislator dari Fraksi Golkar ini menegaskan bahwa pendidikan mendorong lahirnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. “Asal kita tahu di Sulsel itu sudah banyak SDM kita yang punya jabatan tinggi di luar daerah,” ungkapnya.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar ini menekankan baik pendidikan rumah atau di sekolah mesti diberikan kepada anak-anak. Tidak justru pasrah dengan kondisi seperti kesulitan ekonomi.

“Kita harus sekolahkan mereka. Anak-anak punya hak untuk itu dari orangtua mereka,” tukas Abdul Wahab Tahir.

Sementara itu, narasumber sosialisasi, Ustas Samsir juga sependapat. Ia menyatakan bahwa pendidikan memang penting untuk membentuk karakter mereka.

“Jadi anak-anak kita misalnya tidak cenderung anti sosial apalagi membuat mereka melakukan kenakalan,” kata Samsir.

Salah satu hal yang juga penting, sebutnya, adalah pendidikan di luar sekolah. Seperti Orangtua diminta untuk tetap membimbing mereka selama di rumah.

“Dan itu kewajibannya orangtua. Usahakan kita ciptakan suasana belajar yang baik di rumah,” tambahnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

4 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)