Connect with us

Legislator Fraksi Gerindra, Budi Hastuti Pastikan Aspirasi Warga Barombong Terpenuhi

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menemui warga Kelurahan Barombong dalam rangka kunjungan daerah pemilihan (Kundapil), di Rumah Makan New Dinar, Jl Lamadukelleng, Selasa (30/1/2024).

Dalam pertemuan itu, legislator dari Fraksi Gerindra ini menyampaikan bahwa semua aspirasi yang ada sudah ditindaklanjuti. Agenda kundapil ini bertujuan untuk melihat perkembangannya.

“Jadi kan kemarin ada reses yang kita sampaikan semua keluhan ta. Nah ini kundapil kita mau tinjau sudah ada perkembangan atau bagaimana,” katanya.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan ini sudah meninjau beberapa lokasi yang menjadi keluhan warga. Adapun yang ditinjau sebagian besar soal infrastruktur.

Di Kelurahan Barombong, Budi Hastuti meninjau perkembangan infrastruktur di Jalan Sumanna.

Ia menegaskan keluhan lain warga di Kelurahan Barombong juga akan ditindaklanjuti. Untuk itu, ia ingin menggelar reses untuk mendengar aspirasi mereka.

“Tentu semua aspirasi akan kita tindaklanjuti. Agar semua bisa diakomodir, saya mau gelar reses di Barombong nanti,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Barombong, Heru Nugraha berharap semua aspirasi warga bisa ditindaklanjuti. Pasalnya, anggaran kelurahan yang ada tidak bisa meng-cover keluhan tersebut apalagi soal infrastruktur.

“Anggaran kami kecil bu, jadi susah untuk membenahi semua infrastruktur. Kami harap bantuan ta ibu untuk disampaikan ke pemerintah kota langsung,” katanya.

Heru juga berterima kasih atas perhatian Budi Hastuti terhadap Kelurahan Barombong. Ia berharap warga tidak sungkan menyampaikan aspirasi lainnya.

“Kebetulan ada ibu, jadi kalau ada aspirasi ta yang lain bisami kita sampaikan,” tukasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

 

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel