Connect with us

Ciptakan SDM Berkualitas, Imam Musakkar Ingatkan Pendidikan Jadi Prioritas

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menggelar fungsi pengawasan dalam rangka penyeberluasan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Dalton, Jl Perintis Kemerdekaan, Minggu (11/2/2024).

Dalam sosialisasinya, legislator dari Fraksi PKB ini mengingatkan terkait pentingnya pendidikan. Ia ingin pendidikan di Indonesia terkhusus Makassar mencontohi Jepang.

“Di Jepang itu, kekaisaran Hiroshima setelah kejadian bom, yang dicari itu berapa guru tertinggal. Artinya sumber daya manusia (SDM) sangat penting,” katanya.

Pendidikan, kata Imam Musakkar, harus juga diprioritaskan oleh pemerintah kota Makassar. Bukan justru fokus ke pembangunan infrastruktur.

“Pendidikan ini harus jadi prioritas. Memang penting infrastruktur tapi menciptakan SDM yang bagus itu lebih utama,” tambahnya.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan ini pun berharap perda penyelenggaraan pendidikan yang disahkan bisa diterapkan dengan baik. Tujuannya pun tercapai.

“Sebab bangsa ini juga bisa didirikan ketka pendidikannya terbangun,” tukas Imam Musakkar.

Sementara itu, Akademisi Universitas Bosowa, Burhanuddin menyampaikan masyarakat perlu memperhatikan pendidikan anaknya. Pemerintah pun telah memfasilitasi pendidikan gratis.

“Pendidikan formal itu dalam aturan sudah disiapkan semuanya oleh pemerintah. Kita tinggal manfaatkan untuk anak kita,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar anak tidak putus sekolah. Sebab saat ini SDM yang ada di Makassar masih kurang berkualitas.

“Kita masih liat anak-anak itu di jalan dikasih jadi gembel. Padahal sekolah itu disiapkan gratis,” tambah Burhanuddin.

Terakhir, praktisi hukum, Syarif Panji berharap perda ini bisa dipahami oleh semua masyarakat terkhusus orang tua.

“Kami harapkan semua bisa paham dan mengerti soal perda ini. Apalagi di perda ini semuanya sudah mengatur secara teknis bagaimana pendidikan di Makassar,” tukasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

 

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel