Direstui Surya Paloh dan Rusdi Masse Maju Pilkada Sidrap, Syaruddin Alrif : Bismillah
Kitasulsel—Sidrap—Sekretaris DPW NasDem Sulsel yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif nyatakan siap maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sidenreng Rappang (Sidrap) 2024-2029.
“InsyaAllah, saya siap maju di Pilkada Sidrap,” kata Syaharuddin, Rabu (20/3/2024)
Wakil ketua DPRD Sulsel itu mengatakan maju menjadi calon Bupati Sidrap 2024-2029 atas instruksi Partai Nasdem Sulsel.
Syahar sapaan wakil Ketua DPRD Sulsel ini, mengaku mendapat dukungan dan perintah dari Ketua Nasdem Sulsel, Rusdi Masse untuk bertarung di Pilkada Sidrap 2024.
Tidak hanya itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga sudah memberikan restu ke Syaharuddin.
“Atas dorongan, dukungan dan instruksi Partai Nasdem Sulsel saya siap maju di Pilkada Sidrap. Saya juga sudah diberi izin oleh Ketua Umum NasDem H Surya Paloh,” ucap Anak Petani itu
Lanjut dikatakan, dukungan penuh diberikan Ketua Nasdem Sulsel H Rusdi Masse (RMS) dan Wakil Bendahara Umum DPP Nasdem H Fatmawati Rusdi.
“Saya diberi arahan Kakak RMS untuk maju di Pilkada Sidrap agar bisa kita kembalikan kejayaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan di Kabupaten Sidrap lagi,” tuturnya.
Atas perintah tersebut, Syaharuddin mengatakan siap berjuang lagi.
Padahal diketahui Syaharuddin Alrif dipastikan menduduki kursi ketua DPRD Sulsel karena meraih 80.013 suara di Pileg 2024.
Namun, ia rela melepaskan kursi tersebut untuk maju di Pilkada Sidrap.
“Selaku kader saya harus siap berjuang lagi. Walaupun sudah berhasil menjadi Ketua DPRD Sulsel. Tapi, untuk perintah partai dan Kakak RMS, saya harus berkorban untuk kemaslahatan dan perbaikan daerah Kabupaten Sidrap 2024-2029,” imbuhnya.
Syahar juga meminta restu ke masyarakat Sidrap untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sidrap lebih maju lagi.
“Bismillah, untuk restorasi Sidenreng Rappang (Sidrap) 2024, ayo bantuka kita perbaiki kampung ta kembali,” ujarnya.
Sebelum menyatakan siap maju di Pilkada, Syaharuddin memang santer diisukan menjadi calon bupati Sidrap.
Calon Ketua DPRD Sulsel Periode 2024-2029 ini mengaku telah mendapat arahan dari RMS- akronim Rusdi Masse untuk maju di Pilkada agar bisa mengembalikan kejayaan Kabupaten Sidrap di segala sektor.
“Pak RMS ingin kejayaan Sidrap bisa kembali. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” sebutnya.
“Begitu juga dengan BPJS gratis bisa kembali dinikmati masyarakat Sidrap. UMKM dan perdagangan bisa dikuatkan lagi, sektor keagamaan harus diperhatikan ulama, pegawai syara’imam masjid, guru mengaji, dan fasilistasi jamaah mesjid bisa makmur dan ramai di setiap desa,” lanjut Syahar.
Lebih jauh, Syahar menambahkan infrastruktur di Kabupaten Sidrap harus semuanya kembali mulus. Pendapatan masyarakat harus naikkan,
rumah tidak layak huni harus diperbaiki.
“Dan banyak lagi pekerjaan lain yang harus dituntaskan. Jadi atas perintah partai ini
selaku kader saya harus siap berjuang lagi. Meski sudah berhasil menjadi Ketua DPRD Sulsel, tapi untuk perintah partai dan Kakak RMS harus berkorban demi kemaslahatan dan perbaikan daerah Kabupaten Sidrap,” tutup Syahar
Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.
Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.
“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login