PJ Sekda Buka Resmi Smes & Financing Expo 2024, Harap Perbankan Bantu UMKM Lorong Naik Kelas

Published

1 tahun ago

1 Maret 2024

Kitasulsel—Makassar—SMES & Financing Expo 2024 resmi digelar kembali. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Koperasi dan UMKM Makassar ini dibuka resmi oleh PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, di Trans Studio Mall, Kamis (29/02/2024).

Tujuan kegiatan ini untuk memberdayakan dan menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha UMKM dan meberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat.

Dalam sambutannya, Firman mengatakan kegiatan ini salah satu upaya Pemkot Makassar untuk membuka peluang UMKM yang sudah diinkubasi dan yang membutuhkan permodalan. Karena, kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh perbankan Kota Makassar.

“Tempat ini bisa menjadi peluang bagi UMKM karena bisa bertemu langsung oleh lembaga pembiayaan dan perbankan. Sekaligus bisa menjawab permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM,” ucapnya.

Dengan keterlibatan perbankan sebagai partner UMKM, kata Firman dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk membawa UMKM naik kelas dan meningkatkan kapasitas usahanya serta memberi ruang terhadap fasilitas kemitraan dan promosi produk.

Sesuai program strategis Pemkot Makassar yakni pemberdayaan UMKM di Lorong Wisata yang telah terbentuk sebanyak 2.000 Lorong.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Firman juga menyampaikan terkait adanya program prioritas dari pemerintah pusat yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

“Saya harap dengan tiga program prioritas itu perbankan bisa mengambil bagian dalam menyukseskan program tersebut kedepannya,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Makassar, Kamelia menambahkan kegiatan ini diisi oleh pelaku UMKM, lembaga perbankan dan koperasi sebanyak 35 booth.

“Ini salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus peningkatan potensi bagi pelaku UMKM yang produktif, khususnya UMKM yang ada di lorong,” sebutnya.

Kegiatan ini pula dirangkaikan dengan launching jingle dari Diskop dan UMKM yang bertemakan semangat pelaku UMKM untuk naik kelas dan bangga akan produknya sendiri.

Launching tersebut ditandai dengan scan product UMKM serentak dilayar LED yang dilakukan oleh PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra, Direktur Pengawasaan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulserabar, Budi Susetiyo, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, Kamelia. (*)

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)