Antisipasi Cuaca Ekstrem, Gubernur Sulsel Arahkan Penggunaan Teknologi Modifikasi Cuaca

Published

3 tahun ago

5 Januari 2023

KITASULSEL —- MAKASSAR — Cuaca ekstrem berupa hujan ringan hingga lebat yang disertai angin kencang diperkirakan masih akan melanda beberapa wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berencana melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo mengatakan proses modifikasi cuaca merupakan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Karena itu, atas arahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, pihaknya akan bersurat ke BNPB dan BMKG.

“Kemarin sudah melakukan koordinasi lewat telepon, sementara proses persuratan menyusul baru mau ditandatangani Pak Gubernur. Inikan yang mengurus BNPB,” kata Amson, Kamis (05/01/2023).

Amson menyebut, sesuai saran Gubernur Sulsel, modifikasi cuaca ini akan dilakukan di wilayah Makassar dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah Makassar. Cuaca ekstrem diperkirakan akan terjadi hingga 9 Januari 2023 mendatang.

“Hasil koordinasi dengan BMKG, mereka prediksi tanggal 3-9 Januari 2023 cuaca ekstrem di Makassar, jadi kita antisipasi itu,” jelas Amson.

Selain mengupayakan TMC, Pemprov Sulsel kata Amson terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait kondisi cuaca saat ini. Termasuk terus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Upaya pencegahan yang bisa dilakukan saat ini, seperti merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Memperhatikan pohon-pohon besar yang ada di sekitar pemukiman dan jalan yang kemungkinan rawan tumbang.

“Pemerintah harus hadir di mana saja untuk meringankan beban masyarakat. Jadi kita menyarankan agar dalam cuaca ekstrem ini, menghindari dulu hal-hal yang berpotensi terjadinya bencana,” ungkapnya. (*)

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)