Dihadapan Tim Asian Development Bank, Plt Kadis Ketapang Makassar Paparkan Program Longwis Sebagai Ketahanan Pangan

Published

1 tahun ago

29 Februari 2024

Kitasulsel—Makassar—Dinas Ketahanan Pangan DKP kota Makassar menerima kunjungan Tim Asian Development Bank (ADB), dalam rangka melakukan kajian kota layak investasi dan terkait ketahanan pangan di kota Makassar. Bertempat di Ruang Rapat DKP Kota Makassar, 28/02/2024

Kunjungan tersebut di terima langsung oleh Plt Kadis Ketahanan Pangan Kota Makassar Dr Alamsyah Sahabuddin S. Stp., Msi didampingi Kabid Konsumsi Penganekaragaman Pangan Faisal, Kabid Kierawanan dan Cadangan Pangan Andi Shinta Pratiwi, Kabid Ketersediaan dan Produksi Pangan Rahmaniar Syamsulo beserta Staf.

Pada kesempatan itu Alamsyah sahabuddin memaparkan bagaimana Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Keatahanan Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan menekan harga pangan

Seperti berkoordinasi dengan Bulog Cabang Makassar, dan melakukan pemantauan harga pangan di pasar tradisioanal serta melaksakan pangan murah dan berkolaborasi dengan pihak swasta

Almsyah Sahabuddin juga memaparkan program dan Aplikasi DKP kota Makassar untuk ketahanan pangan yaitu,

Smart Urban Farming, adalah pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk melakukan Budi daya tanaman produktif dengan memanfaatkan lahan yang ada di dalam Lorong

Kemudian IATATA (Identifikasi Petakan dan Tangani) untuk mengidentifikasi titik rentan pangan dan memetakan daerah tersebut dan menanganinya 100%

Dan ASSIPA sebuah aplikasi sistem informasi pangan bertujuan untuk memantau ketersediaan dan harga pangan di 10 pasar tradisional dan 2 di pasar modern dengan 44 komodit 100%

Terakhir AMMOLI, merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pangan yang ada di Lorong Wisata dan di Pasar dimana Dinas bisa memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap seluruh masyarakat

Dia juga memperkenalkan program Pemkot Makassar yaitu Lorong Wisata yang merupakan program prioritas diharapkan dapat menjadi penguatan pangan dan mewujudkan kota Makassar Low Carbon yang melibatkan peran serta masyarakat, seperti Kelompk Wanita Tani (KWT)

“Lorong Wisata salah satu penguatan Ketahanan pangan di Kota Makassar dengan menanam tumbuhan produktif di dalam lorong, seperti Cabe sayur sayuran, bawang merah, juga melakukan budidaya ikan dan udang tawar dengan melibatkan peran serta masyarakat yang dinamakan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan tanaman ini mampu menghijaukan lorong

Alamsyah Sahabuddin menambahkan jumlah Lorong Wisata dikota makassar kini telah terbentuk skitar 3 ribuan dan tahun 2024 akan menarget tambahan sebanyak 1000 Lorong Wisata.(**)

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)