Evaluasi Kinerja Lurah Hingga RT/RW,Danny Pomanto:Tidak Memenuhi Syarat”Terancam”Kita Ganti

Published

1 tahun ago

21 Februari 2024

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para lurah di Kota Makassar,Sulawesi Selatan (Sulsel).

Evaluasi tersebut dilakukan tiap triwulan guna memastikan jajaran lurah bekerja dengan baik.

“Kan saya sudah bilang bahwa lurah tiga bulan dites (evalusi) kalau tidak memenuhi syarat (terancam),” ucap Danny Pomanto kepada awak media Rabu (21/2/2024).

Danny mengakui, banyak lurah yang performanya tidak begitu bagus.

Apalagi bagi mereka para lurah yang masih diberi kesempatan oleh Danny saat perombakan pada Januari lalu.

“Dulu lurah yang sudah tidak bisa bekerja (kinerja buruk) itu diganti, non job. Tapi lurah yang masih bisa dicoba (diberi kesempatan), nah lurah yang dicoba ini disimpan di tempat lain samaji (kinerjanya) jadi lebih baik selesaikan saja,” tegasnya.

Bukan hanya jajaran lurah, para Rt/RWjuga akan dievaluasi kinerjanya.

Apalagi banyak RT/RWyang diduga terlibat dalam politik atau sebagai partisan dalam Pemilu 2024.

“Termasuk RT/RWkan dari dulu kita mau revisi. Apalagi RT/RW yang terlalu partisan, supaya orang komitmen bahwa saya tidak mempolitisasi

Diketahui, sebanyak 88 lurah dilantik pada 3 Januari lalu.

Mereka dilantik di Kapal Pinisi Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur.

Pelantikan lurah serentak dengan pejabat eselon II dan para camat.

Selang beberapa hari, Danny kembali melantik jajaran sekretaris lurah (seklur).

Total 106 sekretaris lurah dilantik di Tribun Lapangan Karebosi Jl Ahmad Yani, Selasa (16/1/2024).

Saat itu, Danny Pomanto mengatakan, posisi pejabat di kelurahan menjadi sangat strategis.

Mereka menjadi ujung tombak karena menjadi front liner, tempat curhat dari masyarakat kepada pemerintah.

“Paling penting adalah anda mau bekerja untuk memperkuat kelurahan anda. saya mau perkuat kelurahan, tempat pelayanan publik,” tegas Danny Pomanto(**)

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)