Makassar Waterfront City Festival Segera Dilaunching, PJ Sekda Apresiasi Kinerja Dispar Makassar

Published

1 tahun ago

20 Februari 2024

Kitasulsel—Makassar—PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra mengapresiasi kerja-kerja dari Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Hal itu diungkapkan saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah yang digelar Dinas Pariwisata, di Hotel Hyatt Place Sudirman 31, Senin (19/2/2024).

Dinas Pariwisata dinilai sebagai salah satu dinas yang membawa Kota Makassar menjadi lebih terkenal di mata dunia. Dengan ciri khas yang dikemas secara epik dan mudah diingat bagi setiap orang yang mendengarnya.

Salah satunya Makassar Kota Makan enak yang telah dilaunching pada Rakorsus 2023 lalu.

“Makassar terkenal dengan kulinernya. Dinas Pariwisata mampu mengemasnya dengan baik dan membawa tagline kota Makan enak menjadi sangat familiar di mata wisatawan. Kalau sebut makassar pasti ingat Kota Makan Enak,” ucapnya.

Tak hanya Kota Makan Enak, Firman juga mengungkapkan sebentar lagi Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata akan melaunching tambahan tagline baru yakni Makassar Waterfront City Festival atau disebut dengan Makassar Kota Festival tepian air.

Tagline baru tersebut akan dilaunching pada Rakorsus yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 mendatang.

Kata Firman ini menjadi salah satu langkah untuk lebih memajukan Kota Makassar dalam hal pariwisata.

“Kita tahu pariwisata ini salah satu sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Makassar. Kota Festival Tepian air ini sudah dikonsep. Jadi nanti di dekat tugu MNEK CPI akan dibuka tempat tujuan wisata baru tentunya Makassar Kota Makan Enak dan Kota Festival Tepian Air ini akan berkolaborasi menggaet wisatawan,” jelas Firman.

Karenanya, Firman berharap melalui Forum Perangkat Daerah ini, bisa membahas optimalisasi program-program yang sejalan dengan visi misi Pemkot Makassar dalam memajukan sektor pariwisata kedepannya.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem menambahkan dalam forum perangkat daerah ini pihaknya akan mendiskusikan masukan dari hasil Musrenbang sebelumnya.

“Dari DPRD itu usulan programnya ada 5 usulan. Dan dari masyarakat itu ada enam usulan yang akan kami diskusikan dan fixkan untuk program RKPD 2025,” pungkasnya. (*)

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)