Connect with us

Pemkot Makassar Raih Penghargaan Predikat Zona Hijau Terkait Kepatuhan Pelayanan Publik

Published

2 tahun ago

on

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota Makassar meraih predikat zona hijau terkait kepatuhan pelayanan publik untuk tahun 2023.

Predikat tersebut dalam bentuk penghargaan dan rapor hasil dari penilaian Ombudsman RI sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik di Indonesia yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (25/01/2024).

“Alhamdulillah Makassar masuk dalam predikat zona hijau dari Ombudsman RI. Tentu saja penghargaan ini bukan tujuan utama namun sebagai penanda Makassar berjalan on the right track,” ucap PJ Sekda, Firman Hamid Pagarra usai menerima penghargaan pelayanan publik yang diserahkan langsung oleh PJ Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad.

Firman mengungkapkan masuknya Kota Makassar dalam zona hijau ini menjadi bukti nyata kinerja OPD kota Makassar semakin meningkat positif dalam pelayanan kepada masyarakat.

Firman memaparkan penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Yanlik) tahun 2023. Dimana meraih nilai 85,40 poin, atau mengalami peningkatkan nilai dibandingkan tahun sebelumnya (2022) yakni hanya 80 poin saja.

“Kita sudah masuk di zona hijau walaupun belum tertinggi. Kita nomor urut empat. Tapi kita berterima kasih atas kinerja OPD. Ini motivasi kita membawa Makassar menjadi 2x lebih baik,” tutur Firman.

Pemberian penghargaan ini, kata Firman membuat Ia dan seluruh OPD akan menjadi lebih fokus meningkatkan pelayanan-pelayanan publik utamanya di 5 sektor yakni DPM-PTSP, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Perizinan.

Ia juga berkomitmen untuk terus berbenah dan mengupayakan inovasi-inovasi layanan yang cepat, mudah dan menyenangkan bagi masyarakat. Dengan begitu Makassar bisa lebih baik untuk semua.

Banyak indikator yang disebut Firman untuk menjadikan pelayanan publik berkualitas seperti pelayanan publik itu sendiri, ruang-ruang pengaduan dan SDM yang memiliki karakter pelayanan yang baik dengan standar yang ditetapkan.

Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar, mengucapkan selamat kepada Makassar atas pencapaian yang diraihnya.

“Selamat kepada Makassar, saya harapkan penilaian hijau ini dipertahankan, semoga tahun ini (2024) lebih baik lagi,” kata Ismu.

Ia juga memberikan kabar gembira untuk tahun ini peraih pelayanan publik predikat zona hijau di Sulsel meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Tahun ini ada 16 kabupaten/kota yang masuk predikat zona hijau.

Ini membuktikan komitmen kesadaran kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Tahun lalu cuman 4 kabupaten/kota yang masuk zona hijau. Makassar masuk di dalamnya. Penilaian ini sebagai cerminan dan memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua kepala daerah. Ini sebenarnya bukan untuk memperlihatkan status raihan kepatutan pelayanan publik, tapi bagaimana kita menemukan solusi untuk perbaikan kita ke depannya. Kami siap mendampingi teman-teman untuk perbaikan pelayanan publiknya ke depan,” ungkapnya.

Selain Makassar, ada beberapa kabupaten/kota di Sulsel yang juga masuk dalam 5 besar mendapatkan predikat zona hijau yakni Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Sinjai.

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian yaitu dimensi masukan, dimensi proses, dimensi keluaran, dan dimensi pengaduan. (*)

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Undangan di Tengah Syawalan: Langkah Strategis Bupati Sidrap Bidik Panggung Pendidikan Sulsel

Published

11 jam ago

on

28 Maret 2026

By

Kitasulsel–MAKASSAR Tidak semua undangan disampaikan lewat surat resmi. Sebagian justru lahir dari momentum yang tepat. Itulah yang dilakukan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, saat menghadiri Syawalan 1447 Hijriah yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Sabtu (28/03/2026).

Di tengah suasana hangat acara tersebut, Syaharuddin memanfaatkan momen untuk menyampaikan undangan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Undangan itu sederhana, namun sarat makna: hadir ke Sidrap pada Juli 2026.

Bukan untuk seremoni biasa, melainkan menghadiri Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan—sebuah agenda besar yang diproyeksikan menghadirkan sekitar 60 ribu tenaga pendidik dari seluruh Sulawesi Selatan.

Sidrap Siapkan Panggung Besar

Dalam pertemuan itu, Syaharuddin tidak sendiri. Ia didampingi Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, yang juga menjabat Ketua PGRI Sidrap. Kehadiran keduanya mempertegas kesiapan daerah menjadi tuan rumah.

Pesan yang ingin disampaikan pun jelas: Sidrap tidak sekadar ingin menjadi lokasi pelaksanaan, tetapi juga menjadikan Porsenijar sebagai momentum kebangkitan dan konsolidasi dunia pendidikan di daerah.

Jika terealisasi sesuai rencana, kegiatan ini berpotensi mengubah Sidrap menjadi pusat aktivitas pendidikan di Sulawesi Selatan selama beberapa hari, dengan ribuan guru berkumpul dalam satu ruang interaksi besar.

Sinyal Positif dari Menteri

Respons Abdul Mu’ti terbilang singkat namun bermakna. Ia mengapresiasi undangan tersebut dan memberikan sinyal positif atas kesiapan Sidrap.

Dalam konteks forum seperti Syawalan, jawaban semacam ini kerap dimaknai sebagai indikasi awal dukungan. Sebuah “kode” bahwa agenda tersebut mulai masuk dalam perhatian pemerintah pusat.

Disaksikan Para Pemangku Kepentingan

Percakapan itu tidak terjadi secara tertutup. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama sejumlah kepala daerah dan jajaran Muhammadiyah.

Artinya, undangan tersebut tidak hanya sampai ke Menteri, tetapi juga diketahui oleh para pemangku kepentingan yang berperan dalam mendorong suksesnya agenda tersebut.

Lebih dari Sekadar Event

Porsenijar bukan sekadar ajang lomba olahraga dan seni. Di balik itu, terdapat ruang pertemuan besar bagi para guru untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan membangun energi kolektif pendidikan.

Jika target kehadiran puluhan ribu peserta tercapai, Sidrap tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga pusat percakapan pendidikan regional.

Menunggu Kepastian

Kini, satu pertanyaan besar masih menggantung: apakah Menteri akan benar-benar hadir?

Jika iya, kehadiran tersebut bukan sekadar kunjungan simbolis, melainkan bentuk legitimasi yang dapat mengangkat posisi Sidrap dalam peta pendidikan daerah.

Undangan telah disampaikan. Waktu telah ditentukan. Kini, perhatian tertuju pada Juli 2026—momen yang berpotensi menjadikan Sidrap sebagai panggung besar bagi puluhan ribu guru, dengan pemerintah pusat berada di tengahnya.

Continue Reading

Trending