Connect with us

Makassar Sabet Peringkat 3 Nasional Kota Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Published

on

Kitasulsel—JAKARTA, – Kota Makassar kembali dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik penyelenggaraan pemerintahannya di tingkat nasional. Kota Makassar masuk 10 besar dengan menduduki posisi ke tiga dengan nilai 3,5660 status tinggi.

Hal itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro saat menyerahkan SK Mendagri tentang hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ELPPD) 2023, terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2022.

SK ini diterima langsung oleh PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, di Jakarta, Kamis (18/01/2024).

Torehan ini menjadi prestasi yang membanggakan karena Kota Makassar berhasil masuk 10 besar penilaian LPPD dua tahun berturut-turut.

“Alhamdulillah Kota Makassar meraih peringkat ke-3 LPPD 2023 atas penilaian LPPD 2022. Dua Tahun berturut-turut Makassar kembali masuk dalam kategori 10 besar penilaian LPPD,” ucap Firman.

Firman menjelaskan ada sekitar ratusan indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dalam menentukan kota dengan kinerja terbaik atau tertinggi nasional.

Beberapa indikator tersebut, diantaranya laporan capaian kinerja makro, akuntabilitas kinerja pemerintah, penerapan standar pelayanan minimal, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah dan indikator lain seperti kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia pada otonomi daerah.

“Capaian ini merupakan kerjasama antar OPD dan dukungan masyarakat sehingga prestasi ini dapat diraih oleh Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

Firman menekankan ada hal penting dari penghargaan ini karena dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga kata Firman, capaian tahun ini semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Lanjut Firman, Makassar pernah meraih Parasamya Purnakarya Nugraha di periode pertama kepemimpinan Moh. Ramdhan Pomanto ketika meraih peringkat 10 besar LPPD tiga kali berturut-turut. Semoga di masa kepemimpinan periode kedua ini juga meraih kembali Parasamya Purnakarya Nugraha.

Tercatat beberapa program prioritas unggulan Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 yakni menciptakan Lorong Wisata yang fokus pada pengembangan pangan utamanya berbagai tanaman yang dapat menekan inflasi yakni cabai.

Tak hanya penanganan inflasi, program ini pun terbukti dapat memanfaatkan berbagai ruang di Lorong yang awalnya tidak difungsikan.

Karena hal itu dampaknya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya warga kawasan lorong pemukiman.

Berikut 10 besar Kota penyelenggaraan pemerintahan tingkat nasional :
1. Surabaya 3,5866,
2. Surakarta 3,5718,
3. Makassar 3,5660,
4. Tangerang 3,5320
5. Semarang 3,5254,
6. Medan 3,5095,
7. Palembang 3.4541,
8. Samarinda 3,4529
9. Kota Metro 3,4465,
10. Denpasar 3,4439. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Merawat Harmoni di Pulau Dewata: Pesan Damai dari Silaturahmi Tenaga Ahli Menag RI dengan Tokoh Agama dan Masyarakat Bali

Published

on

Kitasulsel—Bali— Tenaga Ahli Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., menghadiri silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat adat di Bali, Senin (10/11). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarumat beragama dalam menjaga kerukunan di Pulau Dewata.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dan tokoh agama Bali menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama RI, khususnya kepada Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, atas meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Bali. Peningkatan ini dianggap sebagai hasil nyata dari berbagai program pembinaan dan layanan keagamaan yang digagas Kemenag.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar. Kerukunan di Bali semakin terasa. Umat beragama di sini hidup berdampingan dengan penuh toleransi,” ujar salah satu tokoh masyarakat adat yang hadir.

Dalam sambutannya, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola perbedaan agama dan budaya, dan hal itu menjadi modal besar untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia.

“Keberagamaan adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dijaga,” ujarnya.

Ia juga mengutip pesan Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa Indonesia sudah saatnya menjadi faktor penting dalam menciptakan kedamaian dunia.

“Kita memiliki pengalaman panjang dalam mengelola keragaman, dan itu menjadi modal besar untuk berkontribusi di tingkat internasional,” kutipnya.

Menurut Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., peran tokoh agama di Bali sangat strategis, mengingat provinsi ini adalah destinasi wisata dunia yang memperlihatkan wajah Indonesia sebagai bangsa yang damai dan toleran. Karena itu, Kementerian Agama terus mendorong program “Layanan Keagamaan Berdampak”, agar nilai-nilai agama tidak hanya dirasakan di tempat ibadah, tetapi juga hadir dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kegiatan silaturahmi ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Kabag Umum, Ketua FKUB Bali, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat adat.

Menutup kegiatan, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. menyampaikan pesan yang menginspirasi seluruh peserta untuk terus menjaga harmoni.

“Kerukunan adalah lentera yang menerangi perjalanan bangsa. Selama lentera itu dijaga, Indonesia akan selalu memiliki cahaya,” tuturnya.

Silaturahmi tersebut menjadi penegas bahwa Bali bukan hanya ikon pariwisata dunia, tetapi juga simbol nyata dari kerukunan dan kedamaian yang menjadi wajah sejati Indonesia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel