Bahas Kepemudaan, Wahab Tahir: Mereka Pewaris Generasi Bangsa

Published

2 tahun ago

29 November 2023

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyebut pemuda adalah titisan atau pewaris sah generasi kedepan dalam semua aspek kehidupan.

Hal demikian disampaikan Wahab Tahir dalam Sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan, di Hotel Royal Bay Makassar, Rabu (29/11/2023).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar tersebut mengingatkan para orang tua untuk tetap mendorong pemuda sebagai generasi harapan dengan menjadikan agama dalam pedoman hidup.

“Pemuda adalah titisan pewaris sah generasi kedepan, sehingga Perda ini menginspirasi untuk mengingatkan sebuah aturan bahwa kekuatan pemuda adalah membangun,” jelasnya.

Dalam perspektif Islam, Wahab Tahir menjelaskan pemuda itu mampu mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Yusuf Alaihi Salam ditengah gempuran cobaan dihadapi.

Maka dari itu, kata Wahab, pemuda di era sekarang jangan selalu mengedepankan kepentingan pribadi ditengah peran dan tanggung jawabnya sebagai agen perubahan.

“Saya tidak salahkan generasi muda sekarang, mereka saat ini dimanjakan oleh keadaan. Peran orang tua lah sangat berpengaruh bagaimana hadir bersama anaknya memberi support dan wejangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan Majelis Dzikir Arrahmah Nurhidayah Kota Makassar, Ustadz Heri Trianto mengatakan yang namanya seorang pemuda harus mempunyai intelektual kuat dalam menghadapi cobaan.

“Jiwa pemuda harus punya rasa optimis dan komitmen, karena tanpa itu mustahil kita bisa mendapat amanah yang diberikan oleh masyarakat,” katanya.

Akademisi UIN Alauddin Makassar, Ustadz Syamsir menambahkan pemuda memang sangat dibutuhkan, bahkan pada zaman nabi para pemuda menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan Islam melawan kaum pemberontak.

“Kita ibaratkan di zaman saat ini, bahwa kehadiran pemuda memang sangat dibutuhkan. Semua aspek kehidupan pasti ada pemudanya mulai dari rumah sampai kegiatan kemasyarakatan di luar,” cetusnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

24 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)