Dinas PTSP Makassar akan Tinjau Kembali IMB Toko Satu Sama Jalan Perintis

Published

3 tahun ago

2 April 2023

Kitasulsel —Makassar—Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, akan meninjau/menarik kembali izin bangunan toko Satu Sama yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan, kecamatan Tamalanrea, kota Makassar.

Hal itu dilakukan, jika memang benar bangunan toko berlantai lima itu belum memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin).

Kepala Dinas PTSP Kota Makassar, Andi Zulkifli Ananda, S.STP, MSi, mengatakan, pihaknya akan meninjau dan menarik kembali IMB toko Satu Sama Perintis, jika benar mereka belum mengantongi amdal Lalin. “Besok saya cek, kalau memang belum ada amdal Lalin-nya, kami tarik kembali izin bangunannya,” kata Andi Zulkifli via WA kepada ujungjari.com, Minggu (2/4/2023).

“Tidak bisa itu, kami akan tarik kembali IMB-nya. Mereka harus lengkapi semua dokumennya termasuk amdal Lalin,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala TU Ditjen Perhubungan Darat, Diana, mengatakan bahwa bangunan toko Satu Sama di Jalan Perintis Kemerdekaan itu belum punya amdal Lalin. “Saya sudah cek, belum ada amdal Lalin-nya. Makanya, besok kita mau turunkan tim ke lokasi pembangunan toko Satu Sama,” ujarnya.

“Kami minta PTSP Makassar agar melakukan peninjauan kembali IMB yang sudah dikeluarkan. Ia, harus ditinjau ulang itu izin bangunannya. Jalan Perintis Kemerdekaan itu jalan nasional, kami punya wewenang untuk itu,” tegas Diana.

Diketahui bahwa Ditjen Perhubungan Darat merupakan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen amdal lalu lintas pada setiap bangunan di poros jalan nasional termasuk Jl Perintis Kemerdekaan.

Sementara itu, penanggungjawab bangunan toko Satu Sama Perintis, Ikbal, yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku tidak mengetahui soal dokumen amdal Lalin. “Saya memang penanggungjawab bangunan toko Satu Sama Perintis. Tapi saya tidak mengetahui persis soal amdal Lalin, besok saya cek di kantor dulu,” kata Ikbal.

Toko Satu Sama yang saat ini sementara dalam pekerjaan, berada di poros Jl Perintis Kemerdekaan sekitar 200 meter dari perempatan BTP Perintis-Tallasa City.

Daerah itu merupakan jalur padat kendaraan, rawan kemacetan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian khusus soal rekayasa lalu lintasnya. Karena keberadaan toko Satu Sama di daerah itu akan menambah parah kemacetan.

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

2 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.