Connect with us

Mahyudin Kadis DKP Buka Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Bahas Usulan Hasil Musrenbang

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Dinas Ketahanan Pangan menggelar acara Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang digelar di Aula Sipakalebbi kantor Walikota Makassar, dalam forum ini membahas terkait dengan usulan-usulan yang ada di kelurahan dan kecamatan di sinkronkan dengan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) atau biasa di sebut Ketapan.

Kadis Ketahanan Pangan Mahyuddin S.STP., M.Ap., bersama Husni Ranreng, Perencana Madya pada Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel dan Tim Ahli Walikota, Anwar Amri, membuka Forum OPD hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, Jumat (24/02/2023).

Sebagai Kadis Mahyudin mengatakan, Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD, dan menindaklanjuti hasil Musrenbang tingkat kecamatan sebelum di bawah ke Musrenbang tingkat kota, ucapnya.

Lanjut Mahyudin menjelaskan,
Forum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar bertujuan dalam rangka penyempurnaan Rancangan awal RKPD.

Kegiatan ini dihadiri oleh, Pejabat Fungsional Perencana Dinas Ketahanan Pangan Prov Sulsel, perwakilan LPM, perwakilan 15 Kecamatan, dan instansi terkait dengan kegiatan yang ada Dinas Ketahanan Pangan, imbuhnya.

Ditempat yang sama, Husni Ranreng memaparkan, untuk memantapkan Ketahanan Pangan fokus kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dengan kecukupan gizi rumah tangga/individu.

Program/kegiatan ini berfokus pada pilar ketersediaan melalui peningkatan produksi pangan, keterjangkauan melalui kelancaran distribusi dan pemanfaatan pangan melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dikonsumsi dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal, jelasnya.

Lanjut Husni, Program/kegiatan Ketahanan Pangan Kota Makassar akan disinkronkan dan bersinergi dengan kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi dengan mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Hasil dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini adalah berupa berita acara usulan-usulan dari Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, keseluruhan usulan yang diterima akan dibahas pada internal Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Dinsos P3A Luwu Timur dan BPS Sosialisasikan Groundcheck PBI kepada Pendamping PKH

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait groundcheck Penerima Bantuan Iuran (PBI), Senin (30/03/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo-SP) Luwu Timur dan dihadiri Kepala Dinsos P3A, Masdin, serta Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu.

Dalam sambutannya, Masdin menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar mengumpulkan para pendamping PKH, tetapi juga untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan serta pemahaman terkait sistem groundcheck di lapangan.

“Pendampingan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Sebanyak 34 pendamping PKH yang mewakili seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Dinsos P3A, BPS, dan para pendamping di lapangan.

Sementara itu, Abdullah Pannu menjelaskan bahwa groundcheck PBI merupakan langkah penting untuk menjamin validitas data penerima bantuan sosial.

Ia memaparkan bahwa melalui groundcheck, BPS bersama pendamping PKH akan melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga sasaran guna memastikan keberadaan, kondisi sosial ekonomi, serta keabsahan administrasi penerima bantuan.

Dengan adanya sosialisasi ini, para pendamping PKH diharapkan semakin memahami mekanisme dan urgensi groundcheck PBI, sehingga penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Continue Reading

Trending