DISKOMINFO LUWU TIMUR
Bupati Luwu Timur Hadiri HLM TPID dan TP2DD Sulsel, Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Digitalisasi Daerah
KITASULSEL—MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari 2026.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel,Makassar Jumat (13/2/2026).
HLM tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi serta dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, Sekretaris Provinsi Sulsel, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia, para Bupati se-Sulsel, Sekda, Asisten Perekonomian, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Forum strategis ini menjadi wadah penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Dalam kegiatan tersebut, Irwan Bachri Syam hadir didampingi Asisten Perekonomian, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
Kehadiran lengkap jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong percepatan digitalisasi daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Dalam forum TPID, dibahas berbagai strategi penguatan koordinasi pengendalian inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, memastikan kelancaran distribusi antarwilayah, serta memperkuat kerja sama antar daerah guna mengantisipasi gejolak harga.
Sementara itu, pada agenda TP2DD, penekanan diberikan pada percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi melalui ETPD juga diharapkan mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi.
Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam HLM ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat transformasi digital di tingkat daerah.
DISKOMINFO LUWU TIMUR
Dinsos P3A Luwu Timur dan BPS Sosialisasikan Groundcheck PBI kepada Pendamping PKH
Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait groundcheck Penerima Bantuan Iuran (PBI), Senin (30/03/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo-SP) Luwu Timur dan dihadiri Kepala Dinsos P3A, Masdin, serta Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu.
Dalam sambutannya, Masdin menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar mengumpulkan para pendamping PKH, tetapi juga untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan serta pemahaman terkait sistem groundcheck di lapangan.
“Pendampingan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Sebanyak 34 pendamping PKH yang mewakili seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Dinsos P3A, BPS, dan para pendamping di lapangan.
Sementara itu, Abdullah Pannu menjelaskan bahwa groundcheck PBI merupakan langkah penting untuk menjamin validitas data penerima bantuan sosial.
Ia memaparkan bahwa melalui groundcheck, BPS bersama pendamping PKH akan melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga sasaran guna memastikan keberadaan, kondisi sosial ekonomi, serta keabsahan administrasi penerima bantuan.
Dengan adanya sosialisasi ini, para pendamping PKH diharapkan semakin memahami mekanisme dan urgensi groundcheck PBI, sehingga penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login